Pemahaman Putusan MA Dalam Perkara PK Irman Gusman

Iwosumbar.com, Jakarta – Pascabebasnya Irman Gusman, Ketua DPD RI periode 2009-2016 dari ketentuan hukum, dan dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA).

“Sepertinya perlu dipahami dengan putusan PK tersebut agar publik bisa melihat secara jernih” kata Irman Gusman.

Irman Gusman dibebaskan dari Lapas Sukamiskin Bandung pada 26 September 2019 setelah pada 24 September Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan pidana 4 tahun 6 bulan kepadanya.

Putusan pengadilan dibatalkan artinya seluruh dakwaan jaksa KPK tentang Irman menerima suap itu dibatalkan, karena putusan hakim didasari pada dakwaan jaksa.

Salah satu alasan pembatalan itu adalah karena jaksa KPK dan hakim di PN Jakpus salah mengambil pasal dakwaan. Yang dipakai adalah Pasal 12 huruf b (b kecil) UU No. 31/1999 tentang suap. Dakwaan jaksa KPK yang menggunakan pasal ini dibatalkan oleh MA.

Artinya itu bukan urusan suap. Inilah sebabnya MA dalam mengadili sendiri perkara PK ini tidak menggunakan Pasal 12 hruf b melainkan menggunakan Pasal 11.

Pasal 11 itu tentang “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Berarti, pasal ini mengatur tentang tiga hal:
Pertama, “menerima hadiah atau janji”. Semua yang namanya hadiah atau janji itu adalah Gratifikasi. Dan gratifikasi itu bukan pelanggaran hukum.

Gratifikasi yang melanggar hukum adalah yang tidak dilaporkan ke KPK dalam tempo 30 hari setelah menerima gratifikasi itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 B dan 12C. Dalam kasus Irman, hak dia untuk melaporkan gratifikasi itu diabaikan oleh KPK karena laporan gratifikasi tidak diproses oleh KPK.

Kedua, “kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.” Ketua DPD tidak memiliki kekuasaan maupun kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dalam urusan impor dan distribusi gula, sebab hal itu merupakan kewenangan Bulog. Jadi argumentasi ini tidak bisa dipakai untuk menghukum Irman.

Ketiga, “atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”
Inilah anak kalimat yang dianggap memenuhi unsur pembuktian, menurut Prof. Eddy OS Hiariej. Artinya, unsur pembuktian itu hanya ada pada anak kalimatnya saja, karena itu terlalu lemah.

Pakar hukum pidana dari UII Yogyakarta Dr. Arief Setyawan juga katakan, unsur pembuktian ini terlalu lemah sebagai dasar hukum, karena pikiran seseorang tidak bisa dijadikan dasar hukum. Mana mungkin pikiran bisa dibuktikan kebenarannya sebagai dasar hukum?

Alasan lain yang dapat dimengerti adalah karena konstruksi dakwaan jaksa KPK yang menjadi dasar putusan hakim PN Jakpus adalah konstruksi dagang pengaruh (trading in influence), padahal trading in influence itu belum diatur sanksi pidananya dalam hukum positif Indonesia.

Jadi, putusan PN Jakpus itu, oleh Mahkamah Agung, dianggap tidak memilik dasar hukum. Artinya, putusan PN Jakpus itu menyalahi asas hukum, karena itu dibatalkan oleh MA.

Putusan Mahkamah Agung tersebut juga mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Kuasa Hukum Irman Gusman yaitu Dr. Maqdir Ismail dari Universitas Al-Azhar Indonesia.

Dengan pembatalan putusan PN Jakpus itu dan dikabulkannya permohonan PK Irman Gusman maka Mahkamah Agung menetapkan bahwa pidana Irman seharusnya bukan 4 tahun 6 bulan, tetapi 3 tahun, karena pasal yang digunakan MA adalah Pasal 11.

Nah, oleh karena ketika putusan Mahkamah Agung itu dikeluarkan, Irman sudah menjalani lebih dari 3 tahun hukuman, maka putusan Mahkamah Agung itu secara otomatis menyebabkan Irman harus dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin.

Artinya, apapun redaksionalnya, putusan MA itu membuat Irman bebas, bukan membuat Irman dihukum.

Tentang hukuman tambahan, itu menyalahi dan menabrak Pasal 38 KUHP yang mengatakan bahwa hukuman tambahan dihitung mulai sejak pidana pokok dibacakan atau dapat diberlakukan, bukan sejak pidana pokok selesai dijalani.

Demikian dipaparkan oleh Irman Gusman di Hotel Balairung Jakarta, ketika bertemu puluhan Jurnalis dari Sumbar saat Studi tiru FKKIP di Jakarta, (5/11 /2019).

“Seperti itu lah yang sesungguhnya terjadi dalam kasus saya” tutup Irman Gusman.

Bagikan