Meski Pandemi, KPU Jangan Gegabah Gunakan Anggaran Pilkada

Iwosumbar.com, 50 Kota – Pilkada Gubernur 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat Alokasikan Anggaran Hibah ke KPU Sebesar Rp.138 Miliar.

Menurut HM Nurnas uang sebesar itu bagi Sumbar tidak sedikit, tapi diakomodir karena sesuai kebutuhan riil yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar.

“Tapi mesti jelimet dalam menggunakan anggaran itu jangan habis tokok belek berbunyi,” ujar HM Nurnas saat Monev Pelaksanan Pilkada ke KPU 50 Kota, Selasa 28 Juli 2020.

HM Nurnas politisi senior berpengalaman sebagai konsultan sebelum menjadi Anggota DPRD Sumbar dari Partai Demokrat tiga periode ini mengingatkan gunakan anggaran sesuai e-katalok dan jangan sampai terjebak kongkalingkong pelaksanaan tender pengadaan.

Soal Pilkada di tengah pandemi kata Nurnas, jangan ada anggapan KPU bahwa akan leluasa menggunakan anggaran dan melabrak aturan soal pengadaan barang dan jasa.

“Ini penting karena pada Perppu yang telah disepakati menjadi UU yang diatur itu tidak ada keleluasaan menggunakan anggaran, artinya aturan yang mengatur masih berlaku terkait penggunaan anggaran KPU itu,” ujarnya.

Silahkan pakai anggaran, digunakan untuk Pilkada aman covid-19, tapi sesuaikan dengan ketentuan, sebab menurut Akademisi Hukum Unand saat berdiskusi di Forum Jurnalis Peduli Pilkada Sumbar beberapa hari lalu, di Perppu yang disetujui menjadi UU hanya mengatur Pilkada 9 Desember 2020. Dan Pilkada bisa diundur jika covid-19 tidak terkendali.

“Berarti, mematuhi ketentuan soal penggunaan anggaran yang berlaku harus. Silahkan digeser menyesuaikan kegunaan terkait kondisi covid-19 tapi tetap merujuk ketentuan terkait,” katanya.

Ia menambahkan, ini perlu disampaikan terkait fungsi DPRD melakukan pengawasan apalagi mengawasi penggunaan dana hibah Pilkada yang bersumber dari APBD Sumbar.

“Kita tidak menginginkan pesta demokrasi selesai dan sukses serta aman dari tertular covid-19, dan Komisioner KPU-nya diperiksa penyidik instansi penegak hukum,” ujarnya.

Sehingga itu kata HM Nurnas prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik perlu diterapkan oleh KPU.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi ketentuan penggunaan uang hibah yang dilematis di saat kondisi covid-19 obatnya bagi KPU adaah terbuka informasi publik.

“Ayo buka semua kegunaan anggaran ke masyarakat, digunakan untuk apa beri akses publik mengetahuinya. Konsekuensi sebagai badan publik sudah terbuka pun masih ada orang yang curiga, apalagi kalau informasi publiknya tertutup,” terang Adrian.

Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon mengakui bahwa kerja Pilkada 2020 masa Pandemi sekarang pasti beda.

“Sejak skorsing Pilkada dicabut, kami bekerja dikejar waktu selain itu juga waspada ancaman tertular covid-19. Tapi semuanya bisa terlaksana, sekarang tengah melakukan Coklit dan menerima KTP pengganti dari Paslon perseorangan Pilkada 50 Kota,” kata dia. (rilis: ppid/kisb)

Bagikan