Kemenko Marves Rakor Terkait Implementasi UUCK di Sumbar

IWOSUMBAR.COM – Padang,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan Rapat Koordinasi terkait implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) serta pemantauan perkembangan penanaman modal di Padang, Sumatera Barat, Jum’at (30-4-2021).

Rakor sendiri dilangsungkan secara tatap muka dan virtual ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha agar arus masuk investasi terus naik.

Rakor dipimpin Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi, Ferry Akbar Pasaribu dan diikuti secara virtual oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto.

Menurut Asdep Ferry dalam paparannya, akibat pandemi Covid-19 ini perekonomian Indonesia pada Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3 persen.

“Jadi ekonomi kita tumbuh riilnya itu hanya 2 persen. Padahal agar Indonesia bisa maju kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal sebesar 5 persen per tahunnya”, kata Asdep Ferry.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Asdep Ferry mengatakan implementasi UUCK merupakan upaya untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Menurutnya dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terdapat 245 bidang usaha prioritas yang didorong oleh Pemerintah dengan diberikan insentif fiskal, ataupun non fiskal.

Tidak hanya itu terdapat sektor UMKM juga yang mendapat dukungan dari Pemerintah untuk mendapatkan akses jaminan kredit dan pelatihan peningkatan kapasitas.

“Terkait hal ini, saya melihat peluang dari Sumatera Barat bisa bermain di UMKM di bawah Perpres Nomor 10 ini. Sumatera Barat memiliki potensi SDM yang luar biasa di bidang kewirausahaannya, tidak perlu diragukan lagi,” tutur Asdep Ferry.

Tidak hanya itu Asdep Ferry juga melihat peluang pada Sektor Pariwisata yaitu di Kepulauan Mentawai.

Asdep Ferry mengatakan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran yang signifikan sebagai salah satu kontributor utama dalam perubahan ekonomi di Indonesia.

Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong kemudahan berusaha itu sendiri.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Dendy Apriandi dalam paparannya mengatakan harus ada strategi untuk perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Ditekankan bahwa dibutuhkan komitmen yang kuat di antara K/L di Pusat dan Daerah. Selain itu diperlukan pula upaya diseminasi kebijakan secara terus-menerus di Pusat dan Daerah kepada pelaku usaha, K/L, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Untuk memberikan kemudahan berusaha, UUCK mengadopsi rezim investasi berbasis risiko (Risk Based Approach). Dengan demikian pengurusan administrasi investasi didasarkan pada tingkat risikonya, yaitu investasi berisiko rendah, menengah dan tinggi.

“Kategori Rendah, hanya memerlukan Nomor Izin Berusaha (NIB) saja sebagai dasar legalitas untuk memulai usaha. Kategori menengah, memerlukan NIB dan Sertifikat Standar. Kategori Tinggi memerlukan NIB dan izin”, jelas Dendy.

Sementara, Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanana Terpada Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Maswar Dedi mengatakan, realisasi investasi dalam negeri maupun asing di Provinsi Sumbar sepanjang tahun 2020 melebihi target yaitu 4,914 Triliun Rupiah (108,61%).

“Realisasi PMDN 2020 yang terbesar di Kabupaten Padang Pariaman, mencapai Rp1,1 triliun lebih”, jelasnya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah Dikesempatan itu turut menyampaikan pandangan umum mengenai potensi investasi di Provinsi Sumbar.

Mahyeldi Ansharullah menegaskan Sumbar memang membutuhkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Dikatakannya, kesiapan Provinsi Sumatera Barat untuk mempermudah investasi yang masuk ke Sumbar.

“Intinya kami siap untuk mempermudah investasi. Terimakasih sudah datang ke Sumbar, kami bisa mendapatkan masukan terkait investasi”, katanya. (IWO/**)

Bagikan