KI Sumbar Curhat ke Media tentang Keterbukaan Badan Publik

Iwosumbar.com, Padang – Cukup memprihatinkan, Sebanyak 315 badan publik atau sekitar 60.12 persen , di Sumatera Barat belum merespon adanya Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 yaitu tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dengan belum terbukanya informasi badan publik tersebut sangat disayangkan dimana seharusnya itu tak terjadi dikarenakan UU KIP sudah diberlakukan sejak delapan tahun yang lalu.

Namun walaupun belum maksimal dari 524 badan publik, masih ada sebanyak 209 atau 39,88 persen yang telah mengimplementasikan berjalanya UU KIP, walau dirasa itu belum optimal.

Seperti itulah yang dikatakan oleh ketua pelaksana Anugrah KI badan publik Sumbar 2018, Sondri pada keterangan persnya didepan puluhan wartawan cetak dan elektronik Jumat (7/12) di Kantor KI jalan sawo, purus v Padang.

“Keterbukaan pada publik sudah menjadi keharusan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sehingga dipercaya oleh masyarakat” terang Sondri.

Hadir dalam keterangan pers tersebut, ketua KI Syamsu Rizal dan wakil KI Arfitriati bidang Kelembagaan dan Yurnaldi, membidangi Advokasi Sosialisasi dan edukasi serta Adrian Tuswandi, bidang penyelesaian sengketa informasi publik.

Dikatakan juga bahwa pekan depan kI Sumbar akan menggelar acara puncak anugerah keterbukaan informasi badan publik Sumbar tahun 2018 di Hotel kryad Bumi Minang pada Selasa (11/12).

Sementara Ketua KI Sumbar Samsyu Rizal menyampaikan apresiasi kepada badan publik yang sudah terbuka dan merespon evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2018, akan diberikan penghargaan pada Anugrah keterbukaan informasi publik nanti.

“Berapapun nilai yang diperoleh dari standar yang dinilai KI, kita tetap apresiasi, dan berharap setiap tahun ada peningkatan Progres sehingga UU KIP benar-benar dilaksanakan dengan sepenuh hati, dan tidak setengah-tengah” ungkapnya.

Sedangkan Wakil KI Arfitriati mengatakan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap tahunya bertujuan untuk mengetahui implementasi UU Nomor 14 tentang KIP, dimana untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi, dokumentasi sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

“Untuk evaluasi Indikator dinilai adalah pengembangan website yang terkait dengan PPID, pengumuman informasi publik sehingga dapat diakses dengan mudah ” sebutnya.

Sedangkan untuk badan publik yang berprestasi dengan mengembalikan kuesioner akan ditambahkan penilaian pada Indikator pelayanan dan penyediaan informasi publik serta dilakukanya kunjungan langsung (Visitasi) ke badan publik terkait.

Masih banyaknya badan publik yang tertutup menurut Yurnaldi anggota KI membidangi Sosialisasi, edukasi ini, disebabkan PPID badan publik belum lengkapnya SDM yang seharusnya menjadi prioritas.

Dan Anggaran juga minim, padahal sudah ada penegasan dari Mendagri dimana dikatakan, bahwa setiap pembiayaan ppid dibebankan pada APBD.

“PPID lembaga penting dan utama di badan publik, karenanya SDM yang ditempatkan harus profesional dan mampuni” katanya.

Permendagri Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemda, menegaskan SDM yang harus disiapkan untuk struktur ppid adalah SDM pengolahan data dan klasifikasi informasi, dokumentasi, bidang fasilitasi sengketa, serta SDM bidang pendukung sekretariat, jelas Yurnaldi.

Ditambahkan Adrian Tuswandi tentang sengketa informasi menjelaskan, KI Sumbar sudah menuntaskan semua persidangan dan sudah diregister sepanjang setahun terakhir.

“Dengan adanya sengketa informasi, menandakan sebuah indikasi bahwa badan publik sepenuhnya belum terbuka, dan bisa saja masyarakat berprasangka, jika pejabat bersih tidak perlu risih dengan keterbukaan informasi publik” tandas Adrian.

Diketahui sekitar 36 kasus sengketa yang sudah diselesaikan oleh Badan Komisi Informasi publik Sumbar disepanjang masa jabatan dan sekitar 4 kasus yang belum di selesaikan dikarenakan masa jabatan komisioner telah habis.

Dan selama 4 tahun kinerja Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, KI juga tidak memungkiri bahwa kinerjanya belum maksimal (**).

Bagikan