Kurangnya SDM Pengetahuan Tentang BPBJ Setda Gelar Bimtek

0
2

Iwosumbar.com, Padang – Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola barang dan jasa dilingkungan Pemko, untuk itu bagian pengadaan barang/jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah gelar Bimbingan Teknis (Bimtek).

Menurut Kasubag BPBJ, Malvi Hendri, Bimtek digelar bertujuan menambah pengetahuan dan pengayaan pengetahuan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 yang dilaksanakan di Beach Pangeran Hotel, Senin (11/2).

Sedangkan kepala BPBJ Setda Kota Padang, Yoga Nathasa Amin menjelaskan lagi latar belakang pelaksanaan Bimtek tersebut, disebabkan kurangnya SDM sebagai pengelola pengadaan barang/jasa, baik dari segi jumlah maupun pemahaman aturan BPBJ itu sendiri.

Sedangkan Walikota Mahyeldi dalam arahannya mengatakan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menekankan bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah tidak sekedar mencari harga termurah dari penyedia.

“Tujuan pengadaan saat ini berubah menjadi menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya dan penyedia (value for money). Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa pemerintah”, tuturnya.

“Dengan kegiatan ini diharapkan ada peningkatan kualitas, pemahaman dan persepsi yang sama antara pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah agar bekerja secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana komitmen kita bersama”, tegasnya.

Bimtek digelar selama 3 hari (11-13 Februari 2019) dengan mendatangkan narasumber dari Konsultan Pengadaan Barang/Jasa Khalid Mustafa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatra Barat dan Kejaksaan Negeri Padang.

Peserta kegiatan berjumlah 60 orang terdiri dari pejabat/staf yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (**)