Mendagri Tekankan Peran Humas, Publikasikan Secara Menyeluruh

0
6

Iwosumbar.com, Jakarta – Mentri Dalam Negri Pimpin Dialog Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan Hukum tahun 2019, Hadir juga sebagai narasumber Menteri Kominfo dan Ketua Komisi DPR RI dengan peserta dari biro humas dan biro hukum se-Indonesia. Hotel Bidakara Senin (11/2).

Mendagri mengatakan, humas Pemerintah mesti mengelola dalam keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana kehumasan pemerintah daerah harus mempublikasikan program-program, baik di daerah sendiri maupun program nasional.

Peran humas pemerintah menjembatani hubungan kepala daerah dengan ke berbagai pihak termasuk media massa dalam penyelenggaraan dan penyebarluasan program, kegiatan pemerintah daerah.

Pentingnya ke hati-hatian dengan kepentingan kepala daerah dan mesti membedakan antara jabatan kepala daerahnya dengan hal-hal bersifat politik. Mesti diingat juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang netral dalam berpolitik, sebut Mendagri.

Sementara Menteri Kominfo Rudiantara juga menambahkan, baginya tidak ada masalah apakah humas pemerintah itu bergabung dengan kominfo atau humas pemerintah berada di sekretariat daerah.

Kominfo memang berada pada tataran kebijakan pengembangan informasi dan komunikasi dalam kemajuan teknologi informasi, yang menjaga kekuatan informasi dan komunikasi yang selama ini tumbuh dalam masyarakat sebagai budaya dan karakter bangsa.

“Hanya saya mengingatkan jangan ada konflik kepentingan yang salah menempatkan posisi, sehingga membuat semua potensi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya” terangnya.

Sekretaris Jendral Kementrian Dalam Negeri Adiprabowo mengatakan, peran humas pemerintah sebagai juru bicara pemerintahan daerah, menyampaikan segala bentuk kebijakan pemerintah, baik yang bersifat meluruskan dan menjelaskan yang berkaitan dengan kebijakan itu sendiri kepada masyarakat melalui media massa dan media lainnya.

“Humas juga melakukan tugas dan fungsi secara dinamis, menghimpun aspirasi dan isu-isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan” ujarnya.

Kominfo merupakan penyelenggaraan informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat dengan pemanfaatan kemajuan teknologi dan informatika serta  juga melakukan penilaian terhadap berbagai perkembang isu yang terjadi, apakah bersifat hoax atau menyiapan sistem pelayanan publik dalam bentuk lainnya, ungkapnya.

Disampaikan Adiprabowo juga,  tujuan pelaksanaan rakornas Kehumasan dan Hukum se- Indonesia itu dalam rangka membangun sinegritas yang kuat dalam menyukseskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Didasari sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilihan umum 2019, masih kurang dan belum menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Peran humas dan hukum pemerintah daerah amat diperlukan dalam menjelaskan, meluruskan dan sekaligus sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum 2019 yang tidak lama lagi. (**)