• Home »
  • HUKUM »
  • Untuk Melindungi Dai dan ulama Pemko Akan Terbitkan Perwako

Untuk Melindungi Dai dan ulama Pemko Akan Terbitkan Perwako

IWOSUMBAR.COM, PADANG – Pemerintah berencana akan merumuskan untuk memeberikan perlindungan bagi para da’i dan ulama khususnya di Kota Padang, hal itu dibahas dalam gelaran Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti perwakilan berbagai lembaga keagamaan, ikatan mubaligh, Organisasi Masyarakat (Ormas) lainya, bertajuk “Perlindungan Da’i dan Ulama” di Aula Kantor Baznas, Selasa (12/3).

Digelarnya FGD, dianggap selama ini para Dai dan Ulama mulai memprihatinkan, dimana selalu saja ada ancaman fisik maupun non fisik, padahal mereka bagian figur penting dalam menyiarkan keislaman bahkan mereka bagian dari orang yang merumuskan dasar – dasar dari berbangsa dan bernegara.

Wali Kota Padang H.Mahyeldi Ansharullah saat membuka FGD menyampaikan, agenda FGD ini memang menjadi fokus utama bagi Pemko saat ini.

“Para da’i dan ulama wajib diberikan perlindungan. Apalagi di ranah Minang yang berfalsahkan adat basandi syara’-syara’ basandi kitabullah (ABS-SBK). Syara’ mangato adat mamakai,” terangnya.

Mahyeldi berharap digelarnya FGD akan melahirkan ide-ide dan gagasan untuk melahirkan perlindungan hukum bagi para ulama dan da’i di Kota Padang.

Dikatakannya, perlindungan yang dimaksud adalah, bagaimana para ulama dan da’i selaku yang memegang otoritas dan kompetensi dalam hal keagamaan di masyarakat, terlindungi dari tindakan kekerasan atau ancaman.

“Gangguan berupa fisik seperti penghadangan, pembubaran, persekusi, penghancuran, pembakaran, dari non fisik seperti intimidasi, penodaan, penghinaan, serta berita ‘hoax’ dan segala bentuk kriminalisasi hukum, harus dilindungi” tegasnya.

Sedangkan Kepala Bagian Kesra Jamilus selaku ketua panitia pelaksana menyebutkan, manfaat FGD tersebut diantaranya ingin memperoleh data kualitatif yang bermutu seputar perlindungan da’i dan ulama yang tujuannya untuk memperoleh masukan atau informasi tentang upaya yang harus dilakukan terhadap perlindungan da’i dan ulama.

Dalam upaya untuk mewujudkan tersebut dalam waktu dekat Pemko akan membuat Peraturan Walikota (Perwako) yang didasari Undang-undang, Peraturan Menteri dan Perda Kota Padang nantinya.

Hadir dalam FGD, Ketua Baznas Kota Padang Epi Santoso, Kepala Bagian Kesra Jamilus, Kepala Bagian Hukum Syuhandra serta narasumber diantaranya Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag (Ketua MUI Kota Padang) dan Miko Kamal SH. Phd. (David)

Bagikan