• Home »
  • HUKUM »
  • Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional ke-3 Simpulkan Terjadi Kecurangan Pemilu 2019

Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional ke-3 Simpulkan Terjadi Kecurangan Pemilu 2019

Iwosumbar.com , Bogor – Hasil keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional ke-3 yang di laksanakan di Bogor, Menyimpulkan terjadi kecurangan secara Sistematis dan Masiv pada Pemilu 2019.

Pemilu 2019 kian memanas saja, belum selesai lagi penghitungan resmi yang dilakukan KPU, berbagai pihak sudah menyatakan sikap untuk menolak hasilnya.

Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional ke-3 yang digelar di Bogor dihadiri oleh para ulama dan para tokoh-tokoh nasional juga dihadiri Prabowo Subianto dan puluhan awak media.

Mengumumkan hasil pertemuan, Berikut Petikan Putusan tentang sikap dan rekomendasi terhadap Kecurangan yang testruktur, sistematis dalam  proses pemilu 2019,

Bismillah.. dalam Ijtima Ulama dan Tokoh di Indonesia di Bogor Jawa barat pada hari Rabu tanggal 25 Sa’ban 1440 Hijriah atau tanggal 1 Mei 2019.

Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, Memutuskan, Menetapkan : 1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan dan kejahatan bersifat testruktur, sistematis dan masiv dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

2.Mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan yang testruktur, sistematis dan masiv dalam proses pemilihan Presiden 2019.

3.Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan, membatalkan atau mendiskualifikasi Paslon Capres Cawapres 01.

4.Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal konstitusional dalan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidak adilan termasuk perjuangan pembatalan /diskualifikasi Paslon Capres Cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019.

5.Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar maruf nahi munkar kontek konstitusional dan sah Secara hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 1 Mei 2019, oleh pimpinan sidang KH Rasyid Abdullah Safei, Ustad Yusuf Martak, Ustad Zaitun, Ustad Slamet maarif, Ustad Bakhtiar Nasir.(**)

Bagikan