• Home »
  • HUKUM »
  • Empat Kali Rembuk, Baru di Jambi Temu Regional KI Dibuka Gubernur

Empat Kali Rembuk, Baru di Jambi Temu Regional KI Dibuka Gubernur

Iwosumbar.com, Jambi – Rembuk Regional Komisi Informasi (RRKI) se Sumatera dilaksanakan di Kota Jambi selama dua hari (15-16/Mei) hadir dan dibuka langsung oleh Gubernur Fachrori Umar. Di Abadi Sweet Jambi.

Gelaran RRKI ke empat tersebut mengangkat tema “Strategi KI Mewujudkan Putusan Progresif Melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan mendorong Peningkatan Transparansi Badan Publik Sektor SDA”,

Diketahui Keterbukaan Informasi adalah upaya mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan kepada masyarakat.

“Badan publik sejak UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib membuka informasi kepada maayarakat, karena hak informasi bagian dari HAM,” ujar Fachrori.

Keberadaan KI kata Gubernur Jambi harus bisa memberikan stimulan pembangunan bersama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih transparansi dan bebas korupsi.

Sedangkan, Presiden KI Sumatera Abdul Jalil mengatakan, rembuk ini untuk upgrading dan pencerahan bagi kerja komisioner KI dalam menghadapi isu-isu keterbukaan terkini kedepan.

“Tidak sekedar kumpul-kumpul tapi sarat muatan terhadap isu keterbukaan terkini dan selalu memberikan faedah dalam ujud rekomensasi rembuk regional disusun bersama CSO Fitra menjadi usulan kepada stakeholder termasuk ke KI Pusat,” ujar Abdul Jalil yang mengakui empat kali Rembuk Regional, tiga kali menggelar bersama dengan CSO FITRA, baru Rembuk Regional di Jambi dibuka gubernur.

Sementara Lilik Hasanuddin, Direktur CSO The Asia Foundation sangat konsen terhadap keterbukaan informasi publik.

“Lewat program selamatkan lahan dan hutan melalui tata kelola keterbukaan aspek penting dalam program ini, terkait informasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA),¬† terutama lahan dan hutan, ada 10 provinsi sasaran program ini di Sumatera ada empat provinsi yaitu Aceh Riau, Sumbar dan Sumsel,” ujar Lilik.

Rembuk Regional se Sumatera di Jambi diharapkan harus menelurkan bahwa informasi publik SDA bisa diakses dengan mudah. “Terutama masyarakat tinggal di sekitar hutan atau kebun atau tambang tentang hak dan kewajibannya,” ujar Lilik.

Pada Rembuk dihadiri pemateri, Indira dari LBH Padang, Komisioner KI Riau, Johny Mondung, Komisioner KI Aceh Afrizal Tjoetra dan dari Astrid Meilyana dari NGO Esel. Juga ada Ketua KI Pusat Gede Narayana dan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dihadiri semua komisioner KI se Sumatera minus Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Juga hadir CSO/NGO se Sumatera yang konsisten soal SDA, dari Sumbar hadir LBH Padang. (rilis: ppid/kisb)

Bagikan