Alat Tangkap Lamparan Dasar Merusak Harus di Hentikan

Iwosumbar.com, Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, lakukan sidak ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada hari pertama Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk kantor setelah libur lebaran. Senin (10/6).

Sidak dilakukan ke beberapa instansi yakni ke Dinas Kesehatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas merupakan tanggungjawab dalam pengabdian sebagai aparatur negara, dan bukan alasan utama surat edaran Mendagri atau MenPAN.

“Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi pada teman-teman yang telah hadir hampir 100%, hanya ditemukan 1 yang tidak hadir karna izin” sebutnya.

Dikatakan Wagub, perlunya kita mengingatkan para nelayan untuk tidak  memakai alat tangkap lamparan dasar karena dilarang, sesuai Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan akan menertibkan pemilik kapal yang masih menggunakan alat tangkap mini trawls dan sejenisnya.

DKP Sumbar saat ini mencatat 115 nelayan di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan alat tangkap lamparan dasar (mini trawls) dimana alat tangkap lamparan tersebut dapat mengancam keberlanjutan sumber daya hayati perikanan di masa yang akan datang.

Nasrul Abit menegaskan DKP untuk mengawasi dan menindindak kepada nelayan yang masih menggunakan alat tangkap lamparan dasar yang harus dihentikan.

“Lamparan dasar harus segera dihentikan. Tidak ada toleransi lagi. Dalam waktu dekat akan dilakukan razia,” serunya.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) PRL dan PSDKP DKP Sumbar, Alber Krisdiarto, dalam melakukan penindakan terhadap alat tangkap lamparan dasar pihaknya telah bekerjasama dengan berbagai elemen.

“Kami akan bekerja sama dengan Pangkalan Utama TNI AL (Langtamal) II. Itu sudah dikoordinasikan. Setelah lebaran ini, akan kami tertibkan agar mereka beralih menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Sehingga sumber daya perikanan berkelanjutan,” sambung Alber Krisdiarto.

“Kami akan proses sesuai aturan. Tujuan pemerintah hanya untuk melestarikan kelautan. Bukan mempersulit ataupun menghambat mata pencaharian nelayan. Itu akan kita lakukan di sepanjang pantai barat sumatera,” kata Alber.

Dia juga menyampaikan, dimana alasan nelayan masih menggunakan alat tangkap lamparan dasar karna mereka sudah terbiasa menggunakan alat tersebut dan menghasilkan ikan dalam jumlah yang banyak. (**)

Bagikan