Mahkamah Harus Buktikan Mereka Adalah penjaga konstitusi

(Ket,  Miko Kamal SH LLM PhD Legal Governance Specialist foto doc fb)

Iwosumbar.com, Padang – Sengketa Pilpres 2019 masih berlanjut Rakyat Indonesia pun menunggu kepastian dari Proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).

Rakyat Indonesia secara langsung bisa mengikuti berlangsungnya sengketa Pilpres di persidangan MK secara langsung yang disiarkan oleh televisi nasional maupun media streaming online.

Persidangan di MK adalah satu mekanisme konstitusional yang dilakukan oleh pihak Pemohon untuk mencari keadilan dan kebenaran dalam mencari keadilan, begitu juga pihak termohon.

Miko Kamal SH LLM PhD Legal Governance Specialist, Pengamat Hukum dari Universitas Bung Hatta (UBH) Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan, Mahkamah harus memastikan bahwa mereka adalah penjaga konstitusi dan penjaga kedaulatan rakyat.

Sebagai implementasi penjaga konstitusi dan penjaga kedaulatan rakyat, salah satunya, Mahkamah harus mendalami Jawaban Pihak Terkait bahwa soal dugaan ketidakjujuran sumbangan dana kampanye harus didalami.

“Intinya, Mahkamah harus benar-benar mementingkan keadilan substansial dari pada keadilan prosedural” Kata Miko Kamal pada media ini, Rabu (19/6)

Beredarnya isu bakal adanya demo besar di berbagai media sosial pada akhir putusan sidang dari Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 27-28, Menurut Miko Kamal itu adalah bagian dari hak semua warga negara dan legal.

“Berkenaan dengan demo tanggal 28 Juni 2019, mesti dilihat dari perspektif hukum. Dari perspektif hukum, demo adalah hak semua warga negara. Tidak boleh seorang pun menghalangi asal dilakukan secara damai dan tidak melawan hukum” Tutupnya. (**)

Bagikan