BPKAD Sosialisasikan Permendagri Nomor 33 Pada Seluruh SKPD

Iwosumbar.com, Padang – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang, sosialisasikan Permendagri No.33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran (TA) 2020.

Sosialisasi ini diberikan kepada seluruh kepala SKPD Pemko Padang termasuk pimpinan DPRD dan lurah se-Kota Padang dilaksanakan selama dua hari Jumat-Sabtu (12-13/7). Salah satu Hotel di Padang.

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Ihsan Dirgahayu, SSTP, M.AP, Kasubit Wilayah IV Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Amasrul, Sekretaris Daerah (Sekda) mewakili Wali Kota sewaktu membuka sosialisasi mengaku sangat menyambut baik digelarnya sosialisasi tersebut sebagai amanat Undang-undang untuk memberikan pemahaman bagi aparatur daerah dalam mengelola keuangan daerah. Baik pada proses perencanaan maupun penganggaran.

“Perlu kita ketahui bersama bahwa Permendagri ini adalah pedoman dalam penyusunan APBD yang berisikan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah baik dalam penyusunan, pembahasan serta penetapan APBD TA 2020.

Sebagaimana pengelolaan keuangan daerah harus tertib, taat peraturan, efektif, efisien, ekonomis, bertanggungjawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya yaitu terwujudnya ‘good governace dan clean goverment’,” papar Amasrul.

Sekda pun mengingatkan bahwa Permendagri No.33 Tahun 2019 tersebut harus menjadi komitmen bersama, agar akuntabilitas yang sudah diatur dapat bergerak dalam mengefisiensikan dan mengefektifkan anggaran dan program yang ada.

“Karena hal ini mengingat keberhasilan suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan dan manajemen yang baik pula,” katanya.

Amasrul mengingatkan seluruh proses penyusunan harus dilaksanakan separipurna mungkin. Sehingga diharapkan kepada TAPD untuk mempercepat penyusunan dan penyampaian ke DPRD sesuai jadwal dan tahapan yang diatur Permendagri tersebut.

“Mengingat pentingnya sosialisasi ini, diharapkan seluruh aturan di dalamnya dapat terpenuhi. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat sesuai harapan serta jauh dari kesalahan dan kelalaian administratif”, ujarnya.

Sementara, Kepala BPKAD Kota Padang Andri Yulika menyebutkan, dalam Permendagri dijelaskan tentang beberapa hal. Diantaranya berkaitan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBD disertai hal teknis lainnya.

“Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan bermanfaat sebagaimana yang diharapkan,” ujar Andri Yulika. /david)

Bagikan