• Home »
  • EKONOMI »
  • Disaksikan KPK Gubernur & 19 Kepala Daerah Tandatangani Nota Kesepakatan

Disaksikan KPK Gubernur & 19 Kepala Daerah Tandatangani Nota Kesepakatan

Iwosumbar.com, Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) beserta 19 kepala daerah kabupaten /kota bersama-sama menandatangani kerja sama program, Penertiban Aset Daerah, bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Peningkatan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah. serta optimalisasi pendapatan daerah dengan Bank Nagari.

Penandatanganan nota kesepakatan dan kesepahaman bersama pemerintah daerah tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, di Auditorium Gubernuran, Kamis (18/7)

Tampak hadir Dirut Bank Nagari Dedy Ihsan, Kepala Kanwil BPN Sumbar Sudaryanto SH. MM, Plh. Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Muhammad Asraf, para Kepala Daerah dan Forkopimda se Sumbar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di sambutannya menyarankan kepada KPK, agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dimasukan kedalam anggaran negara, dengan jalan mendorong pemerintah melakukan perubahan aturan pemilihan, khususnya menyangkut pembiayaan, karena biaya politik di Indonesia cukup besar.

“Seperti yang kita ketahui, pembiayaan Pilkada sangatlah besar, contoh biaya untuk saksi saja di Sumbar sebesar Rp. 250.000 perorang, kalau dikalikan jumlah TPS-TPS yang hampir 17 ribu, tentu biayanya bisa mencapai Rp. 4 miliar. Belum lagi biaya kampanye, alat peraga kampanye, dan sebagainya,” rinci Irwan Prayitno.

Irwan juga mengatakan, Pilkada upaya mencari pemimpin di daerah untuk kepentingan negara, alangkah baiknya ketika ditetapkan sebagai calon, segala pembiayaan untuk kegiatan kampanye dibiayai Negara.

Sementara gaji seorang gubernur saja hanya Rp 8 jutaan dan bupati walikota sekitar 6 jutaan, untuk itu kita butuh pertimbangan dari KPK supaya partai politik dibiayai negara, Bansos dipermudah.

Gubernur berharap, KPK menjembatani ke pusat dengan mengkaji aturan terkait pemilihan umum bersama Pusat, agar tidak ada lagi kepala daerah tersangkut masalah hukum dengan KPK.

Sementara gaji seorang gubernur saja hanya Rp 8 jutaan dan bupati walikota sekitar 6 jutaan, untuk itu kita butuh pertimbangan dari KPK supaya partai politik dibiayai negara, Bansos dipermudah.

Gubernur mengapresiasi dengan hadirnya KPK di Sumbar ini bisa ikut melakukan pencegahan korupsi oleh kepala daerah, dengan jalan mendorong pemerintah melakukan perubahan aturan pemilihan, khususnya dalam hal pembiayaan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membenarkan setiap Pemilihan Legislatif dan Pilkada sangat membutuhkan biaya besar, untuk itu perlu kajian yang matang.

Terkait dengan usulan Gubernur Irwan Prayitno memang bisa menjadi salah satu langkah mencegah perilaku korupsi. Namun, untuk membiayai seluruh tahapan calon Pilkada sangatlah besar, tentulah membutuhkan biaya yang sangat besar.

“Saat ini di Indonesia memang sedang mengalami krisis keteladanan. Hal itu dibuktikan banyaknya gubernur, bupati walikota yang tersandung kasus korupsi di KPK”, Pungkasnya. (r*)

Bagikan