DPD RI Mengingatkan Perlunya Regulasi Khusus Terkait Pembangunan

Iwosumbar.com, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta menegaskan bahwa DPD RI terus konsisten dalam memperjuangkan aspirasi untuk kesejahteraan daerah.

Dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dengan Agenda Utama mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam Rangka HUT ke-74 RI. Di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Jum’at, 16 Agustus 2019.

Dalam Sidang Bersama tersebut DPD RI apresiasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan BBM satu harga, pembangunan infrastruktur, hingga keberhasilannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun, termasuk dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung perekonomian nasional.

“Kami mengapresiasi tersalurkannya anggaran dana desa hingga mencapai Rp 257 triliun. Dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya maju, maka kami mendorong agar dalam 5 tahun ke depan, alokasi dana desa tersebut dapat terus ditingkatkan,” sebut Oso dalam pidatonya.

Sidang Bersama DPR RI-DPD RI itu secara rutin digelar setiap tahun sejak 2010 dengan pimpinan sidang dilakukan secara bergantian. Tahun 2019 ini yang menjadi pimpinan sidang adalah dari DPD RI.

“Sidang Bersama 2019 Tahun ini DPD RI menjadi tuan rumah, mengambil Tema Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju. Semoga, dalam usia yang ke-74 ini, kita semua tetap dalam semangat yang sama dalam mewujudkan tujuan didirikannya NKRI,” tegas Oso.

Tak kalah pentingnya Ketua DPD RI mengingatkan perlunya perhatian pembentukan regulasi khusus terkait dengan pembangunan daerah kepulauan sebagai salah satu solusi dalam menghilangkan kesenjangan.

“DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia”, tagasnya.

Oso menambahkan, dengan fungsi pengawasan yang ada, DPD-RI akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas RAPERDA dan PERDA sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. (ril)

Bagikan