Refleksi Akhir Masa Jabatan “DPD-RI Lahir Untuk Daerah”

Iwosumbar.com, Jakarta – Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah, kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut terungkap saat acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan DPD-RI Periode 2014-2019, dibuka oleh Ketua Oesman Sapta, di Lobi Nusantara IV Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Selasa, 10 September 2019.

Kehadiran DPD-RI merupakan kehendak rakyat, untuk membawa dan menghadirkan gagasan serta aspirasi daerah ke tingkat nasional dalam proses pembentukan kebijakan.

“Dalam fungsi pengawasan kita aktif melakukan seluruh tahapan proses pengawasan dan pelaksanaan undang-undang yang terkait kepentingan daerah, dana desa serta pelaksanaan otonomi daerah,” kata Oesman Sapta.

Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, bahwa kehadiran DPD-RI sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral parlemen di Indonesia, membahas isu-isu hangat di daerah menjadi suara di tingkat nasional.

“Pemerintah perlu kehadiran DPD-RI untuk mengharmonisasi mensinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah agar sejalan dengan program dari pemerintah, untuk sangat perlu fungsi DPD diperkuat,” ucap Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat Siswono Yudo Husodo melihat dalam DPD saya melihat melaksanakan tugas dengan baik dalam 5 tahun terakhir.

“DPD-RI sudah bekerja dengan sangat baik, kalaupun ada kesan kurang yang muncul hanya berkisar pada belum optimalnya kewenangan saja”, Katanya.

DPD mewakili 34 provinsi daerah dan setiap periode generasi mempunyai tanggung jawab menciptakan sistem lebih baik untuk dilanjutkan ke sistem berikutnya, membangun sistem dilakukan sistemik terus menerus tanpa akhir.

“Ke-depan saya yakin yang sudah baik akan dilanjutkan oleh periode berikutnya lebih baru dan lebih segar lagi,” ujar Siswono.

Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam melanjutkan, bahwa evaluasi tiga lembaga legislatif ini menjadi penting. Menurutnya persoalan bangsa ini ada di Senayan, baik muara persoalan bangsa, hingga penyelesaiannya.

Dikatakannya, lupakan distorsi masa lalu, yang harus kita lihat ke depan bagaimana bersama-sama lembaga legislatif ini membangun bangsa ke depan. Kita harus memaknai pasal 22 d UUD RI 1945 secara benar, hari ini peran pemantauan dan pengawasan perda dan raperda harus dimaksimalkan oleh DPD-RI periode depan.

Dan juga harus menjadi implementatif bagi daerah, jangan bicara amandemen dahulu tapi kita memaksimalkan kewenangan yang sudah ada. Selain itu tetap terus bersinergi dengan DPR-RI. (**)

Bagikan