Aliansi OKP Sumatera Barat Gelar FGD Terkait Revisi UU KPK

Iwosumbar.com, Padang – Sejak didirikannya tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang masih memiliki sejumlah kekurangan dan belum bisa dikatakan berhasil menjalankan tugasnya.

Hingga detik ini, masih banyak kita rasakan bahwa virus korupsi masih menjangkiti hampir seluruh birokrasi pemerintahan.

Bahkan, tidak berlebihan jika korupsi masih menjadi ‘’budaya’’ yang melekat dan sulit dihilangkan. Demikian disampaikan sejumlah Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) di Sumatera Barat.

Beberapa OKP di Sumbar mendukung dilakukannya revisi oleh DPD-RI pada Undang-Undang (UU) KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan korupsi.

Diantaranya, Ketum BADKO HMI Sumbar Wendi Juli putra,
Ketum GARDA NKRI Andi pebrian putra, dan, Ketum DPD IMM Sumbar ihya Rizqi.

“Undang-Undang KPK Bukan kitab suci yang tidak bisa diganggu dan di revisi”, Sebut Weli Juli Putra dari Badko HMI Sumbar dalam keterangan persnya di Sebuah Hotel Kota Padang, Rabu (11/9/2019).

Aliansi OKP tersebut juga mengeluarkan petisi untuk mendukung revisi undang-undang KPK dengan catatan sebagai berikut:

1.Revisi UU KPK yang akan dilakukan harus benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat akan hadirnya lembaga penegak hukum yang bisa membasmi korupsi di Indonesia sampai akar-akarnya.

2.Revisi UU KPK memberikan kekuatan lebih baik bagi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

3.Sudah saatnya lembaga antirasuah itu mendapatkan pengawasan guna memperbaiki kinerja KPK yang bobrok, sembrono dan semakin kebablasan.

4.Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan perkembangannya semakin meningkat, baik dari jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun segi kualitas tindak pidana yang dilakukan.

Dengan adanya revisi, KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan.

5.Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung revisi undang-undang terwujudnya lembaga KPK ke arah yg lebih baik, profesional, berintegritas, independen.

Fungsi KPK sebenarnya adalah pencegahan jadi menurut mereka alangkah lebih bagusnya jika itu saja yang di perkuat. (**)

Bagikan