DPD-RI Diminta Perkuat Kewenangan Konstitusional Nya

Iwosumbar.com, Batam – Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, sebagai salah satu Lembaga Legislatif yang mewakili aspirasi dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Maka, di awal reformasi semangat tersebut kemudian diwujudkan dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu suatu pilihan politik dalam pengelolaan NKRI di mana daerah harus menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republik ini.

Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kewenangan Konstitusional DPD RI Dalam Rangka Penguatan Sistem Otonomi Daerah, di Universitas Batam, Kamis (12/9/2019).

Wakil Ketua DPD-RI, Darmayanti Lubis saat membuka FGD tersebut mengungkapkan, di usia ke-15 kewenangan DPD RI perlu diperkuat terutama dalam bidang legislasi dan anggaran.

Hampir semua produk Undang-Undang itu pasti berkaitan dengan daerah, sudah seharusnya DPD harus dilibatkan sampai kepada pembahasan tingkat akhir secara tripartit baik dengan DPR dan Pemerintah.

Selain DPD hadir untuk daerah kehadiran juga mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah,” ujar Senator asal Sumatera Utara itu.

Hardi Anggota DPD-RI asal Kepulauan Riau, mengungkapkan selama 2 periode menjabat merasakan meski sudah berumur 15 tahun DPD belum bergaung.

DPD melalui amandemen harus ikut membahas setiap RUU bersama DPR masalah otonomi daerah, RUU yang berkaitan dengan daerah, pengawasan, dan budgeting sampai pada tahap akhir bukan sekedar menyerahkan naskah akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kemudian selesai.

“Harapan saya perlu adanya amandemen untuk memperkuat kewenangan DPD RI sebagai fungsi checks and balances, selain itu dua parlemen senayan DPD dan DPR harus bisa bersinergi menghasilkan produk undang-undang yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah,” tegasnya.

Sementara, Peneliti Senior LIPI Prof. Dr R. Siti Zuhro pada kesempatan menyebutkan, bahwa dalam 74 tahun perjuangan bangsa sampai amandemen terakhir kita sedang dalam proses “menjadi”, dan sistem perwakilan kita dan proses pembelajaran tidak mudah.

Menurut Siti Zuhro harus ada pembeda dan DPR tidak perlu risau dengan kehadiran DPD, DPD sudah sangat tepat dipikirkan oleh pendiri bangsa sebagai utusan daerah dan untuk legitimasi DPD diciptakan sesuai amanah konstitusi filofosi harus mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat.

“DPD hadir dengan segala keterbatasan kewenangannya, akan tetapi DPD harus melakukan gebrakan untuk berkontribusi bagi daerah, dengan adanya penguatan kewenangan maka DPD akan maksimal bekerja sehingga daerah melihat DPD benar-benar menjadi perwakilan daerah,” ucap Siti.

Pakar Hukum Tata Negara Dr. Zainal Arifin Mochtar mengatakan DPD itu lahir pada amandemen ketiga UUD 1945, dilatar belakangi antara lain adanya wakil rakyat yang ditunjuk yang seakan-akan mengkhianati proses pemilu, oleh karenannya didorong seluruh wakil rakyat dipilih melalui proses pemilihan umum baik untuk wakil rakyat (DPR) dan wakil daerah (DPD).

“Harapan saya DPD jangan hanya minta kekuatan dan kewenangan tapi dari setiap anggota harus perform optimal meskipun dengan kewenangan yang ada, sebagaimana Pasal 22D UUD 1945.

“Berkenaan dengan hal tersebut melalui FGD ini, pikiran-pikiran konstruktif dari insan akademis, dari pakar dan komponen masyarakat harus didengar, diakomodasi dan selanjutnya diharapkan memberikan sumbang pikir dalam rangka memperkuat kewenangan konstitusional dan kinerja DPD dalam rangka memperkuat sistem otonomi daerah,” pungkas Darmayanti Lubis.

Hadir dalam FGD tersebut Wakil Ketua DPD RI Prof. Dr Ir. Hj. Darmayanti Lubis, Anggota DPD RI Kepri Dr. Hardi Selamat Hood, Peneliti Senior LIPI Prof. Dr R. Siti Zuhro., MA, Pakar Hukum Tata Negara Dr. Zainal Arifin Mochtar, Rektor Universitas Batam Dr. Ir. Chablullah Wibisono. (mas)

Bagikan