AMP-KPK Desak DPR Segera Sahkan RUU Revisi UU KPK

Iwosumbar.com, Padang – Aliansi Masyarakat Peduli KPK (AMP-KPK) Jumat Sore (13/9/2019) menggelar aksi dengan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar).

Kedatangan Puluhan AMP-KPK tersebut mendesak dan mendorong DPR, untuk segera mengesahkan dan segera mempercepat pengesahan revisi UU KPK untuk lebih memperkuat KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya.

Dalam aksi demo nya AMP-KPK tampak membawa spanduk bertuliskan, Revisi Bukan Berarti Melememahkan, AMP-KPK Dukung Penuh Revisi UU KPK, Kuatkan KPK dengan revisi UU KPK.

Di DPRD Sumbar peserta aksi disambut oleh pihak DPRD, yakni Rismunandar (Kabag Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD) mewakili Anggota DPRD.

Dikesempatan Rismunandar mengatakan bahwa aspirasi AMP-KPK secepatnya akan disampaikan kepada anggota DPRD.

Berikut Tuntutan aksi AMP-KPK, a.Mendorong DPR untuk segera mempercepat pengesahan revisi UU KPK untuk mebih memperkuat KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya.

b. Mendukung penuh revisi UU KPK agar KPK lebih tegas, berintegritas dan profesional dama pemberantasan korupsi.

c. Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan, namun justru untuk menguatkan KPK.

d. Pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas harus menjadi kewenangan presiden. Alasannya agar dapat meminimalisir waktu dalam proses pengangkatan dan terciptanya proses transparansi dan akuntabilitas.

e. KPK harus sebagai lembaga negara. Agar dapat bersama-sama bersinergi dengan lembaga lain.
f. Jika sudah menjadi lembaga negara, pegawai KPK dalam hal ini menjadi ASN haruslah dalam pengawasan yang ketat dengan memperhatikan standar kompetensi sebagaimana mestinya

Sementara Randa Afrizal, selaku Korlap aksi mengatakan, KPK merupakan lembaga untuk kemberantas korupsi. Namun nyatanya korupsi sangat susah untuk diberantas. “Ini karena KPK masih lemah”, katanya.

Randa berharap para wakil rakyat mendengarkan aspirasi mereka yang menuntut dilakukannya revisi UU KPK. Karna itu merupakan bukti kepedulian terhadap KPK demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin UU KPK direvisi untuk masyarakat. Berapa banyak hak masyarakat yang telah dicuri. Korupsi membuat sengsara masyarakat. Angota DPR digaji oleh rakyat, maka sudah sepantasnya mendengarkan aspirasi kami’, terangnya.

Dia menambahkan, KPK saat ini hanya bisa memberantas yang kecil-kecil saja. Sedangkan yang besar, KPK tidak mampu.

Indonesia dalam keadaan tidak beres, katanya, buktinya banyak pejabat yang tertangkap, baik itu anggota DPR, Bupati, Gubernur.

“Revisi UU KPK bukanlah suatu pelemahan, melainkan untuk memperkuat KPK sehingga memiliki kekuatan untuk memberantas korupsi”, Pungkas dia.

Aksi berjan lancar dan tertib,. Sebelum membubarkan diri, peserta aksi pun mengucapkan terima kasih kepada pihak DPRD yang telah bersedia menemui dan kepada polisi yang telah menjaga aksi mereka. (**) .

Bagikan