Pengusaha Mengeluh, PBB Naik Sampai Ratusan Persen

Iwosumbar.com, Padang – Naik Sampai Ratusan Persen Pajak Bumi Bangunan (PBB) juga berimbas kepada pelaku dunia usaha mengakibatkan Kondisi pelaku dunia usaha di kota Padang saat ini memprihatinkan, perlu disikapi bersama.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar, Sam Salam pada media ini Rabu (9/10/2019) Menyikapi fenomena naiknya PBB.

Menurut Sam Salam, dunia usaha MEMAHAMI bahwa salah satu pendapatan negara yang terbesar bersumber dari pajak yang nota-bene berasal dari masyarakat, kami juga MEMAHAMI bahwa Sumber Gaji yang diterima oleh ASN dan lain-lain berasal dari pajak.

“Kami sangat berharap kepada pihak-pihak yang menerima pendapatan dari pendapatan Negara agar MEMAHAMI juga bahwa pendapatan yang mereka terima tersebut berasal dari masyarakat”, ujarnya.

Sam Salam yang juga Caretaker Kadin Kota Padang itu menambahkan, Kalau kita semua sama-sama sudah “MUTUAL UNDERSTANDING”
(sama-sama memahami) hal ini tentu Republik ini akan lebih baik. Bayar pajak memang suatu keharusan demi Republik yang kita cintai ini. SALING MEMAHAMI juga dibutuhkan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengamanatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang besarannya ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap 3 tahun sekali.

“Keterbatasan pemerintah dalam penentuan NJOP dapat kita pahami, sehingga ada hal yang menjadi keberatan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi pembayaran tersebut”, terangnya.

Memang ada aturan bahwa kalau ada yang keberatan dalam hal penentuan dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat mengajukan keberatan, namun, tentu hal ini tidak mudah dilakukan oleh pribadi-pribadi khususnya di Pelaku Dunia Usaha.

Berdasarkan itulah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Padang telah mengadobsi keberatan-kebaratan dari anggotanya untuk melakukan dan memohon kepada Pemerintah Kota Padang untuk melakukan peninjauan kembali atas kenaikan NJOP yang telah ditetapkan sesuai dengan isi surat Kadin Kota Padang pada tanggal 4 Oktober 2019.

Dikatakan Caretaker Kadin Kota Padang itu, Kadin Padang telah memasukan surat pada tanggal 7 Oktober 2019 ke DPRD kota Padang agar segera “Mendengar” suara keberatan anggota kami untuk melakukan dialog agar hal ini bisa dicarikan solusi terbaik bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku dunia usaha khususnya.

“Yang jelas kondisi pelaku dunia usaha kota Padang saat ini memprihatinkan, perlu disikapi bersama”, Himbau Sam Salam. (**)

Bagikan