BPJS Gandeng DPMPTSP Ricek Perusahaan Tak Terdaftar

 

 

Iwosumbar.com, Padang – Pemerintah Kota Padang (Pemko) dan BPJS Kesehatan Cabang Padang Jalin Kesepahaman kerja atau Lakukan Memorandum of Understanding (MoU).

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) MoU berisikan tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan, Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Kota Padang.

MoU ditanda tangani Kepala DPMPTSP Rudi Rinaldi dan Kepala BPJS Cabang Padang Asyraf Mursalina disaksikan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi di kediamannya, Rabu (9/10/2019). Juga hadir dalam MoU tersebut Kepala Bappeda Medi Iswandi.

Selain menyambut baik MoU, Mahyeldi berharap beberapa point dalam perjanjian kerjasama dapat ditindaklanjuti secara baik bagi masing-masing pihak.

“Pemko mendukung implementasi program JKN-KIS di Padang. Apalagi dengan menggunakan prinsip gotong-royong semua tertolong”, ujarnya.

Wali kota pun juga mengimbau kepada BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Dan tentunya berkualitas dan tanpa diskriminasi.

Sementara, Rudy Rinaldi menyampaikan kerjasama tersebut bagaimana mengedukasi masyarakat supaya dapat menjadi anggota BPJS Kesehatan terutama bagi perusahaan-perusahaan yang berada dibawah naungan DPMPTSP.

“Secepatnya kita akan edukasi mereka (pihak perusahaan-red) dan sekaligus meminta untuk segera mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN-KIS”, ujarnya.

DPMPTSP bersama BPJS Kesehatan akan turun bersama-sama mengedukasi dan menyampaikan bahwa program pemerintah pusat ini sangat penting bagi semua.

Sedangkan, Kepala BPJS Asyraf Mursalina menuturkan, MoU dilatarbelakangi seiring adanya bidang perluasan kepesertaan dan penegakan kepatuhan di BPJS Kesehatan.

“Cara yang pertama pasti haruspersuasif dengan terus melakukan sosialisasi secara ‘masiv’ Sehingga masyarakat diharapkan bisa mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Kesehatan”, kata dia.

Mengenai Kepatuhan masyarakat yang masih belum mendaftar petugas BPJS akan berusaha mengunjungi masyarakat.

Sementara untuk badan usaha kata dia, pihaknya telah bersinergi dengan Dinas Ketenagakerjaan, Kejaksaan dan dengan BPJS Ketenaga Kerjaan.

“Karena ini sifatnya adalah mandatory atau wajib dari Undang-undang, penegakan kepatuhan BPJS melibatkan jasa pengacara negara dari kejaksaan”, katanya.

Target kita adalah bagaimana memastikan seluruh badan usaha di lingkungan Pemko Padang sudah mendaftarkan seluruh pegawainya sebagai peserta BPJS Kesehatan, jelasnya.

MoU tersebut juga mwngharapkan DPMPTSP Kota Padang dapat mengedukasi pihak perusahaan sebelum menerbitkan usaha agar memastikan seluruh karyawannya terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Sinergi ini juga diharapkan agar sanksi administratif yang telah diatur dalam PP No.86 Tahun 2013 bisa diberlakukan. Yaitu, bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS Kesehatan bisa tidak diterbitkan izin usahanya,” pungkasnya.

Perusahaan yang belum mendaftar ke BPJS relatif kecil hanya sebagian besar saja dari perusahaan-perusahan kecil dan mikro. Sementara perusahan besar sudah hampir semuanya. (MLD)

Bagikan