Iwosumbar.com, Padang – Pada hari kedua verifikasi faktual (verfak) Tim Komisi Informasi Sumbar mengunjungi 7 Badan Publik, dengan enam di antaranya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Keenam OPD diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP), Biro Perekonomian, Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat Tata Ruang dan Pertanahan, dan Dinas Pariwisata.
Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengatakan, Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik.
“Ya setiap dinas yang dikunjungi memaparkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik”.
Sementara, Kepala DPMTSP, Adib Alfikri, menekankan pentingnya transparansi dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menarik investasi ke Sumbar.
Sedangkan Kabiro Perekonomian, Ria Wijayanti, dikesempatan itu berbagi pengalaman tentang bagaimana keterbukaan informasi publik membantu menekan inflasi di Sumatera Barat.
“Dengan mempublikasikan informasi melalui website dan media sosial, kepercayaan stakeholders meningkat, dan inflasi berhasil ditekan, ” katanya .
Ditempat berbeda Dinas Kehutanan Sumbar, diwakili oleh Kepala Yozarwardi, juga melaporkan manfaat dari keterbukaan informasi publik.” Mereka membuka informasi kepada masyarakat secara digital melalui teknologi informasi, “.
Diketahui untuk tahun 2023, Komisi Informasi Sumbar melakukan kunjungan ke 19 OPD, dan itu naik signifikan dari tahun 2022.
“Ini menunjukkan peningkatan kesadaran OPD terkait Keterbukaan Informasi Publik,” .
Komisi Informasi tahun ini melakukan kunjungan kepada 161 badan publik di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat guna memeriksa implementasi keterbukaan informasi publik dan memenuhi standar yang ditetapkan. (**)
