IWOSUMBAR.COM, PADANG – GUNA Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terkait dengan layanan TBC di Kota Padang, Penabulu- STPI (Stop TB Partnership Indonesia) bersama Komunitas peduli serta layanan swasta menggelar diskusi dan statemen bersama, Rabu 29/11/2023 di Pangeran City Hotel.
Gelaran diskusi tentang penyakit TBC, yang dianggap sampai saat ini belum tuntas. Dihadiri oleh pihak Dinas Kesehatan diwakili Kabid penyakit pencegahan dan pengendalian penyakit, Gentina, Manager SR Penabulu- STPI, Abdul Kadir, pihak Kominfo Padang, kader komunitas, serta para perawat Rumah Sakit dan Puskesmas Padang.
Gentina dalam paparannya menyampaikan, penyakit TBC memang menjadi prioritas nasional, menjadi perhatian bagi kesehatan di dunia. Indonesia berada di peringkat ke-dua setelah India dalam penyebaran TBC.
“Dari 27 ribuan Kasus TBC di Sumbar sebanyak 18 ribu-an yang diduga tersangka dan sebanyak 2.913 orang ditemukan yang terpapar. Sehingga target nasional dari 5000 an, Kita sudah mendekati 50 persen yang terdeteksi” ujarnya.
Dalam rangka mendukung pendekatan District-Based Public-Private Mix (DPPM), Konsorsium Penabulu- STPI ikut serta mengambil peran guna memperkuat jejaring layanan TBC serta pendampingan pasien berbasiskan komunitas.
Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah kerja DPPM dengan Kota Padang sebagai Kota Prioritas. Salah satu agenda penting yang diupayakan adalah optimalisasi jejaring DPPM untuk peningkatan nofikasi kasus TBC.
Manager Konsorsium SR Penabulu- STPI, Abdul Kadir mengatakan, pihaknya telah melakukan program penyuluhan di Kota Padang dan Padang Pariaman.
Dikatakan A Kadir atau yang akrab dipanggil Dedi ini, dalam survei dan penyuluhan yang dilakukan oleh kader Penabulu -STPI dalam satu tahun Ini ternyata data yang ada dari pemerintah belum singkron dengan yang ditemukan oleh komunitas.
“Hingga saat ini masih sulit untuk melakukan singkronisasi data pada sistim yang dibangun oleh pemerintah,” ujarnya.
Untuk itu Dedi berharap pihak pemerintah serta legislatif di daerah serta pihak terkait lainya bisa membantu dan mendorong program TBC melalui implementasi SPM.
Berdasarkan analisa situasi DPPM, di wilayah tersebut diketahui perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran program TBC melalui implementasi SPM.
“Kita sangat berharap segera terwujud sistem kesehatan yang lebih berpihak kepada pasien TBC yang hingga saat ini semakin masiv penyebarannya.
Dalam hal ini, konsorsium komunitas PB- STPI sangat berharap kepada pihak legislatif maupun pihak lainnya untuk lebih respon dan peduli terhadap penyebaran penyakit TBC.
Akhir diskusi kesimpulan yang menjadi bahan permasalahan dalam Kasus TBC yaitu, tentang informasi bahayanya TBC, Inisiasi, Edukasi dan Minimnya anggaran tersedia. (**)
