Politik

Pemko Padang dan BPKP Sumbar Sepakat Perkuat Cegah Korupsi

4
×

Pemko Padang dan BPKP Sumbar Sepakat Perkuat Cegah Korupsi

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072
(Ket photo: Pemko Padang dan BPKP Sumbar Sepakat Perkuat Cegah Korupsi)

IWOSUMBAR.COM, PADANG- Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus perkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen itu ditegaskan melalui penandatanganan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat terkait pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Padang tahun 2025.

Berlangsung di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Senin (27/10/2025), dan menjadi langkah penting dalam konsolidasi pengawasan internal serta peningkatan integritas aparatur di seluruh perangkat daerah.

Penandatanganan komitmen disaksikan oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Asisten III Setdako Corri Saidan, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Arif Ardiyanto, Inspektur Kota Padang, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemko Padang.

Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengapresiasi sinergi antara Pemko Padang dan BPKP Sumbar yang selama ini aktif mendampingi proses pengawasan dan pembangunan daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada BPKP Sumatera Barat yang tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga ikut mengawal percepatan pembangunan. Saat ini kita harus memperkuat langkah pengawasan agar target pembangunan nasional dapat tercapai,” ujar Fadly.

Ia menambahkan, integritas dan profesionalisme aparatur menjadi pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif. Oleh sebab itu, Fadly menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat, Arif Ardiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan efektivitas tata kelola pemerintahan di seluruh daerah di Sumatera Barat. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa daerah, termasuk Kota Padang, Kota Solok, dan Sawahlunto, dinilai siap menjadi contoh penerapan sistem pengendalian korupsi terintegrasi.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan publik berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” jelas Arif.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Pemko Padang menegaskan tekad untuk memperkuat budaya kerja yang bersih dan berintegritas.