PADANG- Sejumlah kepala sekolah tingkat SD dan SMP se-Kota Padang memadati Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang, Jumat (20/2/2026). Kantor yang berlokasi di kawasan Balai Kota Padang, Air Pacah itu mendadak lebih ramai dari biasanya.
Kehadiran para kepala sekolah tersebut sempat menarik perhatian. Namun, kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa ataupun menghadiri rapat tertentu. Para kepala sekolah itu datang untuk melakukan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Sandiman Ahli Muda Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Padang, Fazarianti, membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir pihaknya memang melayani aktivasi TTE bagi kepala sekolah.
“Iya, sejak beberapa hari ini kantor kami didatangi kepala sekolah untuk aktivasi TTE,” ujarnya.
Fazarianti menjelaskan, TTE merupakan sertifikat elektronik hasil kerja sama Pemerintah Kota Padang dengan Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) yang berada di bawah naungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Menurutnya, TTE berfungsi menggantikan tanda tangan manual dengan sistem digital yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Setiap proses penandatanganan dapat terdeteksi secara detail, mulai dari identitas penandatangan, waktu, hingga lokasi penandatanganan melalui sistem.
“Tanda tangan elektronik ini sulit dipalsukan. Jika ada perubahan pada dokumen atau ditandatangani ulang oleh pihak lain, sistem akan otomatis menyatakan dokumen tersebut tidak valid,” jelasnya.
Keunggulan tersebut dinilai mampu menjaga keaslian dan kerahasiaan dokumen (confidentiality), sekaligus meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan.
Saat ini, TTE telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi pemerintahan seperti SRIKANDI, INAPROC, aplikasi SIAP Disdukcapil, hingga JDIH. Integrasi ini memungkinkan proses administrasi berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu kehadiran fisik pejabat penandatangan.
“Dengan TTE, banyak proses birokrasi bisa dipangkas. Semuanya menjadi lebih sederhana dan efisien,” tambah Fazarianti.
Dalam implementasinya, Diskominfo bertindak sebagai verifikator, mulai dari proses pendaftaran, penerbitan, hingga aktivasi TTE bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Layanan tersebut juga mencakup penanganan kendala teknis seperti lupa passphrase, mutasi jabatan, hingga masa pensiun.
Ke depan, Pemerintah Kota Padang menargetkan seluruh ASN telah memiliki TTE dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun mendatang. Untuk tahap awal, aktivasi diprioritaskan bagi Kepala OPD, camat, lurah, kepala puskesmas, serta kepala sekolah seperti yang dilaksanakan saat ini.
