PADANG -Upaya mempercepat kepastian hukum pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat terus dilakukan Pemerintah Kota Padang. Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu langsung dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran memaparkan kesiapan lahan untuk pembangunan Huntap bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang pada November 2025. Ia menjelaskan, lahan telah disiapkan di tiga titik berbeda.
Rinciannya, di Kelurahan Balai Gadang tersedia lahan seluas 2,9 hektare dengan tambahan rencana pengadaan 2,2 hektare. Selanjutnya, di Kelurahan Simpang Haru disiapkan lahan seluas 5.000 meter persegi, serta di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, seluas 4,6 hektare.
Selain Huntap, Pemko Padang juga mengajukan dukungan percepatan pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat seluas 8,1 hektare. Lahan tersebut terdiri dari 4 hektare milik Pemerintah Kota Padang dan tambahan pengadaan seluas 4,1 hektare.
Fadly Amran menegaskan, percepatan administrasi dan kepastian hukum sangat dibutuhkan, mengingat sebagian lahan belum bersertifikat dan masih berstatus turun waris.
“Kami berharap dukungan Kementerian ATR/BPN agar proses sertifikasi dan administrasi pertanahan bisa dipercepat, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dan Huntap dapat segera direalisasikan,” ujarnya usai pertemuan.
Menanggapi hal tersebut, Nusron Wahid menyambut baik aspirasi Pemerintah Kota Padang. Ia menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung percepatan penyelesaian administrasi pertanahan demi kelancaran pembangunan fasilitas publik tersebut.
