IWOSUMBAR.COM, PADANG – “Pelaksanaan Undang-Undang No 16 tahun 1997 Tentang Statistik dan Implementasi Satu Data Indonesia” Di bedah oleh Jaringan Pemred Sumbar (JPS) mendatangkan narasumber dari Badan Kehormatan DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro dan Kepala Badan Pusat Statistik Sumbar Herum Fajarwati MM, Rabu (16/3/2022) di ZHM Premiere.
Kepala BPS dalam keterangan menjelaskan segala DATA terkini hasil survei yang telah dilakukan, baik masalah Ekonomi, Kemiskinan, UMKM, Indeks Pembangunan Manusia, Sosial, Inflasi dan lain sebagainya.
Menyoroti tentang Inflasi, tiga bulan terakhir Kepala BPS mengatakan, diawal memasuki tahun 2022 dari data didapat sudah terjadi kenaikan inflasi dari tahun 2021 dan tahun tahun sebelumnya.
Memasuki Januari 2022 inflasi terjadi bahkan tertinggi begitu juga pada Februari, sementara di masyarakat akan menghadapi idul fitri.
Diketahui memasuki bulan Maret 2022 hampir semua bahan pokok semakin melonjak, dimana masyarakat akan menjalani ibadah Bulan Puasa dan Idul Fitri.
Herum juga menyoroti terkait fenomena terjadinya kelangkaan minyak goreng, dan sembako lainnya, Harum Fajarwati MM menyampaikan, ada dua hal penyebab yaitu, soal stok dan distribusi.
Namun, menurut kepala BPS pihaknya hanya dapat mengungkapkan data yang didapat.
“Nah, itulah peran dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau (TPID) merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah”. ujarnya.
Bicara tentang keakuratan satu data yang terintegrasi. Menjadi pertanyaan, sebab semua instansi mempunyai data sendiri sendiri, sehingga acap terjadi data tumpang tindih sehingga bantuan sosial sering salah sasaran.
Contoh simpel dari data kependudukan BPS bergandengan data dengan Dinas dukcapil, namun acap sering terjadi masyarakat yang sudah meninggal masih terdata dikarenakan tidak dilaporkan.
BPS juga mengakui bicara keakuratan data Indonesia belum bisa sepenuhnya terpuaskan.
“Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang statistik tidak merata,”. Katanya.
Sementara Leonardy Harmainy menyampaikan Soal Data terintegrasi sangat penting di Indonesia, namun dipertanyakan kesiapan tentang manusia itu sendiri yaitu SDM tersedia.
Leonardy mencontohkan di Sumbar, soal data BPS bisa mengambil dari pemerintahan yang ada di NAGARI, DESA dan KELURAHAN,
Data yang ada didaerah tersebut harus dijadikan basis data. “Sebab Data BLT dana desa lebih akurat dari data Kementrian Sosial yang kadang banyak salah,” ujar Leonardy.
Kepada kepala BPS Leonardy berharap kepala BPS bisa mengsinkronkan data di Nagari sebab terkait juga dengan pemilu, dimana orang yang meninggalkan masih juga tercantum sebagai pemilih.
Ia juga berharap kepada pemerintah jika diperlukan segera direvisi Undang-Undang terkait.
Terakhir Leonardy mengakui Indonesia masih sangat miskin dengan data dibandingkan dengan negara lain.
