Minggu, Juli 3

Badan Publik Pakai Uang Rakyat Harus Terbuka

Iwosumbar.com, Padang Panjang – Tidaklah begitu rumit sebenarnya untuk sekedar mengetahui bahwa sebuah lembaga badan publik menjadi objek Undang-Undang (UU) nomor 14 Tahun 2008 yaitu, tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Di undang undang 14 tahun 2008 tertulis, dikatakan bahwa semua lembaga badan publik di badan publik yang menggunakan dana APBN, harus patut dan wajib menjalankan perintah tersebut.

“Semua lembaga gunakan uang rakyat di APBD atau APBN itu adalah badan publik, wajib menjalankan perintah UU 14 tahun 2008 itu. Juga lembaga yang mengumpulkan sumbangan kepada masyarakat atau menerima dana asing itu UU menyebutnya badan publik,”

Demikian disebutkan Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dalam diskusi dengan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kota Padang Panjang, Kamis 31/3-2022 di Mifan Padang Panjang.

Acara diskusi digelar sebelum pelantikan FJKIP Padang Panjang, menghadirkan Ketua KI dan Ketua FJKIP Sumbar Gusriyono dimoderatori Rifnaldi.

Nofal mengatakan Pers dan Keterbukaan Informasi Publik seperti dua sisi mata uang, pers berfungsi untuk penggedor badan publik yang tertutup.

“Wartawan untuk membuka informasi publik pakai UU Pers tapi bisa jadi warga masyarakat menggunakan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Nofal.

Bedanya kata Nofal, pers bekerja menyampaikan informasi badan publik dikejar deadline, sedangkan kalau informasi publik diminta berdasarkan UU 14 tahun 2008 ada rentang waktu.

Dijelaskan, Permohonan informasi 10 hari kerja bagi badan publik menjawab atau memberikan informasi publik, bisa diperpanjang 7 hari kerja tapi diberitahu secara tertulis ke pemohon.

“Jika tak dijawab atau dijawab tidak puas maka pemohon mengajukan keberatan ke atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), waktunya 30 hari kerja, tak diacuhkan juga maka pemohon berhak mensengketakan badan publik itu ke Komisi Informasi,” terang Nofal Wiska.