IWOSUMBAR.COM, PADANG- Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan Forum Komunikasi Lalu Lintas (FKLL) pada Selasa (20/5) di Aula Patriatama, Ditlantas Polda Sumbar.
Forum ini dihadiri oleh berbagai instansi lintas sektor guna membahas isu-isu strategis terkait keselamatan dan manajemen lalu lintas di wilayah Sumbar.
Kegiatan dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh Dirlantas Polda Sumbar beserta jajarannya, Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, hingga perwakilan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Jasa Raharja. Sejumlah Satlantas dan stakeholder dari berbagai daerah juga turut serta melalui Zoom Meeting.
Dalam arahannya, Dirlantas Polda Sumbar menyoroti keberadaan 29 titik rawan kecelakaan (blackspot) di wilayah Sumatera Barat yang diharapkan dapat berkurang secara signifikan pada tahun 2026. Salah satu jalur prioritas pemantauan adalah ruas Padang Panjang -Bukittinggi yang dikenal rawan kemacetan dan kecelakaan.
Dirlantas juga menampung aspirasi masyarakat Padang Panjang mengenai pembatasan operasional kendaraan berat pada akhir pekan. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut untuk kemungkinan dijadikan kebijakan melalui peraturan daerah atau keputusan lintas instansi.
“Forum ini penting untuk menyepakati keputusan bersama yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Dirlantas.
Selain itu, edukasi keselamatan di perlintasan kereta api dan kepatuhan terhadap ambulans juga menjadi perhatian utama. Dirlantas meminta jajaran Kamsel aktif dalam sosialisasi karena mulai muncul fenomena pengawalan ambulans oleh pihak sipil akibat rendahnya kepedulian pengguna jalan.
Dinas Perhubungan Sumbar menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka kecelakaan di kawasan Sitinjau Lauik yang nyaris terjadi setiap pekan. Dikatakan bahwa penanganan tidak bisa hanya dilakukan di hilir, melainkan perlu dimulai dari pengawasan awal terhadap karoseri dan uji kelayakan kendaraan.
Kendaraan over dimension dan overload (ODOL) disebut menjadi penyumbang utama kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas. Tak hanya itu, banyak kendaraan tua yang tidak laik jalan masih beroperasi tanpa perawatan memadai.
“Korban kecelakaan paling banyak berasal dari kalangan usia sekolah dan wiraswasta. Untuk kendaraan umum yang lolos uji kelayakan akan diberi stiker resmi,” ungkap perwakilan Dishub.
Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar menyoroti kondisi jalan nasional sepanjang 1.423 km di provinsi ini, dengan sekitar 60% berada di wilayah perbukitan yang rawan bencana. Tahun 2024, beberapa ruas mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir, termasuk di Lembah Anai, Baruang -ruang Barantai, dan perbatasan Riau- Baso.
BPJN juga menyoroti perlunya publikasi titik-titik rawan kecelakaan dan perlindungan jalur vital seperti Padang -Bukittinggi, yang berperan penting bagi ekonomi dan pariwisata.
Sementara itu, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) menyampaikan bahwa pihaknya terus mengumpulkan data lokasi rawan kecelakaan dari Dishub kabupaten/kota dan IRSMS sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan.
Harapan Kolaboratif
Forum Komunikasi Lalu Lintas ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas instansi dalam upaya menekan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di Sumatera Barat.