Kamis, Mei 19

Inflasi Sumbar, BK DPD-RI Apresiasi Kekompakan TPID

Iwosumbar.com, Padang – Inflasi di Sumatera Barat pada bulan April 2022 tercatat sebesar 0,66 persen (mtm), sedikit menurun dibanding Bulan Maret 2022 yang tercatat 0,77 persen (mtm). Namun secara tahunan mengalami peningkatan, dimana pada April 2022 mencapai 3,93 persen (yoy).
Sementara pada Maret 2022 tercatat sebesar 3,24 persen (yoy).

Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Wahyu Purnama A dalam diskusi terbatas tentang inflasi pra dan pasca Idul Fitri di Sumatera Barat antara Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dengan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat, Rabu 11 Mei 2022.

Wahyu menyampaikan, Meningkatnya angka inflasi jelang lebaran tahun 2022 ini dikarenakan meningkatnya permintaan seiring membaiknya perekonomian.

Terjadi peningkatan indeks kepercayaan konsumen di triwulan I 2022 sebesar 115,83. Mobilitas masyarakat di tahun 2022 juga mengalami kenaikan. Lalu terjadi peningkatan harga gula pasir jelang lebaran, kenaikan tarif PPN mulai April 2022, fluktuasi harga emas dan fluktuasi nilai rupiah.

Selain itu, dari Desember hingga April terjadi peningkatan inflasi akibat naiknya harga minyak goreng. Bahkan perang Rusia Ukraina turut memicu kenaikan harga karena keduanya produktif dalam pemenuhan kebutuhan dunia.

Malah, menurut Wahyu, kedatangan pemudik ke Sumbar diperkirakan 1,8 juta orang itu turut meningkatkan permintaan berbagai barang kebutuhan.

Selain itu, inflasi juga dipicu oleh peningkatan tarif oleh pemerintah. Terjadi kenaikan harga LPG non subsidi pada 25 Desember 2021, peningkatan tarif angkutan udara dan moda trasportasi lainnya, kenaikan harga BBM non subsidi pada 3 Maret 2022 setelah sebelumnya telah dinaikkan pada 12 Februari 2022.

Wahyu menilai kehadiran TTIC sangat membantu dalam pengendalian inflasi. Mobil-mobil milik TTIC akan bergerak mendrop barang kebutuhan masyarakat untuk stabilitas harga. Telah disarankan untuk menduplikasinya di kabupaten dan kota.

Namun berbagai kendala muncul, sehingga baru TTIC di By Pass Padang ini yang ada dan melayani daerah-daerah yang kekurangan pasokan terutama Padang dan Bukittinggi, dua kota penyumbang angka inflasi di Sumbar.

Namun Wahyu mengungkapkan belum bisa merilis data inflasi pasca idul fitri. “Namun seperti biasa, inflasi pasca lebaran pasti turun. Karena permintaan bahan pokok dan lainnya juga turun,” kata Wahyu.

Pada Diskusi Terbatas itu, Wahyu meminta Leonardy untuk menyuarakan kenapa saat CPO diekspor HET naik karena terjadi kelangkaan. Namun setelah ekspor distop seharusnya persediaan minyak goreng dalam negeri melimpah, HET tetap tinggi.

Sementara, Kepala Bulog Sumbar, Tommy Despalingga menyebutkan bahwa pihaknya selalu memberikan dukungan sesuai kemampuan dan kewenangan Bulog.

Sebelum lebaran, katanya, Bulog fokus pada pemantauan harga beras dan tidak ada kenaikan signifikan. Stok aman hingga 3 bulan ke depan.

Adapun untuk minyak goreng, Bulog bergerak setelah ada penugasan. Bulog melakukan penjualan minyak goreng curah langsung ke masyarakat dengan harga Rp14.000.

Tommy juga memberitahukan Bulog kini juga bakal diberi penugasan untuk BLT Minyak goreng. Masyarakat yang berhak menerimanya nanti akan diberikan masing-masing 2 liter minyak goreng kemasan sederhana.

Aplikasi SIMIRAH (sistem informasi minyak curah) yang dibuat untuk memantau kebutuhan minyak goreng, ternyata masih banyak pedagang yang kesulitan mengaksesnya.

Dikesempatan itu, Ridonal meminta dukungan DPD RI untuk menyikapi adanya dana subsidi transportasi untuk daerah kepulauan.

Sewaktu dia pertemuan dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, didapat informasi, subsidi diberikan ke daerah timur. Untuk Mentawai katanya ditampung dulu.

“Kalau ini bisa didapat, maka terbantu distribusi bahan pokok untuk ke Mentawai,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat, Ir. Efendi menyebutkan tingkat inflasi Sumbar yang hampir empat persen cukup berat.

Namun dia optimis dengan koordinasi yang telah terbina sejak 2016, pengendalian inflasi bisa dilakukan. Apalagi Sumbar telah beberapa kali menjadi yang terbaik dalam pengendalian inflasi.

Dikatakannya tidak ada kenaikan harga yang luar biasa. “Agam yang pernah kekurangan pasokan minyak goreng, langsung kami pasok,” ungkapnya.

Menanggapi pemaparan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan TPID Sumbar, Anggota DPD RI, Leonardy Harmainy mengapresiasi koordinasi dan kekompakan yang telah diperlihatkan oleh TPID Sumbar.

Dikatakan, Menarik apa yang telah dilakukan tim pengendali inflasi di bawah koordinasi kepala daerah.

“Angka inflasi 3,93 persen ini cukup tinggi. Apalagi berada di atas inflasi nasional. Namun berada pada posisi enam di Sumatera, ini merupakan pencapaian yang baik.

Rahasianya ada pada koordinasi yang terbina baik antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia badan/lembaga terkait lainnya di dalam TPID dan juga adanya Toko Tani. Sangat bagus,” ungkap Leonardy.

Leonardy menyebutkan bahwa keberadaan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) yang hanya mempunyai 9 mobil untuk melayani daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga komoditas. Artinya, permintaan pasar terpenuhi semua karena koordinasi tadi. Efektifitasnya terjawab juga dengan cara TTIC menggandeng media untuk menginformasikan harga pasar.

Dikatakan Leonardy, kunjungan yang dilakukannya ke Bank Indonesia Perwakilan Sumbar dan berdiskusi dengan TPID merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia difokuskan pada inflasi daerah pra dan pasca Idul Fitri 2022.

Dan didapatlah besaran inflasi dan upaya-upaya yang dilakukan TPID Sumbar dalam menahan laju inflasi di Sumatera Barat.

Tinggalkan Balasan