Rabu, Juli 24

Ketua KPPU Dorong Jargas Solusi Gantikan Subsidi LPG

(Ket Poto: Ketua KPPU M Fanshurullah Asa,dok)

IWOSUMBAR.COM, PADANG- KETUA Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, mengusulkan pengembangan jaringan gas kota (jargas) sebagai solusi untuk mengurangi beban subsidi LPG yang mencapai Rp 830 triliun.

Menurutnya, kebijakan saat ini belum memberikan perubahan signifikan dalam pengembangan jargas, sementara subsidi LPG terus membebani anggaran pemerintah.

Fanshurullah menekankan perlunya langkah strategis untuk beralih dari subsidi gas LPG 3Kg ke pembangunan jargas kota, dengan mengurangi alokasi subsidi bertahap sesuai dengan perkembangan jaringan gas.

Hal itu disampaikan, M Fanshurullah dalam acara diskusi media terkait 100 Hari Kinerja Anggota KPPU Periode 2024-2029 pada 3 Juli 2024.

Pengembangan jargas termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) dan RPJMN 2020-2024, namun realisasi hingga 2024 baru mencapai 20% dari target APBN.

Kendala utamanya adalah kebijakan monopoli PT. Pertamina Gas Negara, Tbk., yang belum melibatkan BUMD dan swasta untuk investasi di jargas kota.

Dikatakan, Konsumsi LPG 3Kg terus meningkat setiap tahunnya, sementara biaya subsidi mencatatkan kenaikan signifikan.

Fanshurullah menghitung bahwa peralihan 50% dari akumulasi subsidi LPG untuk pembangunan jargas kota bisa membangun 23 juta sambungan rumah dalam 5 tahun, melebihi target RPJMN dan mengurangi impor LPG serta penghematan devisa negara.

Dia juga menyoroti pengembangan infrastruktur pipa gas yang lebih ekonomis dan mendukung industri dengan menarik investasi BUMN, BUMD, dan swasta.

Untuk mendukung adopsi jargas, KPPU mendorong kebijakan transparansi alokasi gas dari hulu hingga distribusi oleh Kementerian ESDM, serta perimbangan harga jual antara rumah tangga, industri kecil, dan harga gas hulu untuk menarik investasi swasta dan BUMD.

Pemerintah juga diajak mempertimbangkan insentif fiskal bagi badan usaha yang mengembangkan jaringan pipa gas ke konsumen.

“Dengan begitu, bisa dapat mengurangi beban subsidi dan mempercepat pembangunan infrastruktur energi yang lebih efisien dan berkelanjutan”, pungkasnya. (*R)