Kamis, Mei 19

Mahyeldi, Ajak Masyarakat Dukung Koperasi Pola Syariah

IWOSUMBAR.COM, BUKITTINGGI – Gubernur Mahyeldi mengatakan bahwa, penerapan ekonomi syariah merupakan kebutuhan dalam kehidupan perekonomian yang bertujuan memberikan keadilan dan kesejahteraan perekonomian kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan syariat kesejahteraan Islam.

Disampaikan Gubernur Sumatera Barat itu, dalam Workshop Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah dan Penyerahan Komputer, Printer dan UPS di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Sabtu (23/10/2021).

“Sebetulnya tujuan Sistem Ekonomi Syariah untuk mencari kebahagiaan, kata Mahyeldi, bukan semata-mata hanya memperoleh keuntungan saja, tetapi mencari keberkahan kehidupan di dunia dan akhirat,” sebutnya.

Dia menjelaskan, sistem ekonomi syariah sesuai ajaran agama, agar tidak terjadinya kekacauan dan kerusuhan perasaan tidak adil dalam perekonomian dan penyebar kebaikan untuk masyarakat.

“Kita juga provinsi pertama yang ditunjuk sebagai pelaksana program wakaf uang dan Bank Nagari juga ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga keuangan untuk pengelolaan wakaf,” lanjutnya.

Gubernur Mahyeldi mengatakan, sesuai dengan yang diinginkan Presiden Jokowi. Untuk Indonesia menjadi pusat ekonomi keuangan syariah.

“Kita di Sumbar yang memang harus menjadi provinsi pilot project yang penerapan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia sesuai apa yang ditargetkan Presiden,” kata Mahyeldi.

Disebutkan, Wakil Presiden KH Maaruf Amin juga pernah mengungkapkan hal itu dalam pertemuan melalui zoom meeting.

Dalam zoom meeting itu katanya, Wapres Maaruf Amin menyebutkan, jika dilihat dari semangat dan praktik Adat Bersyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, seharusnya Bank Nagari Sumbar mesti lebih dulu jadi Bank Syariah.

Sebab filosofi adat dan agama di Sumbar itu sudah menjadi payung kegiatan perbankan Syariah.

“Beliau juga kaget, kok baru sekarang direncanakan. Apalagi Sumbar memiliki filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),” sebut gubernur.

Bahwa, Bank Nagari melakukan konversi dari bank konvensional ke Bank Umum Syariah sudah tepat, karena sangat sesuai dengan kultur budaya, ideologi masyarakat Minangkabau secara umum yang dikenal dengan menjunjung tinggi prinsip “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Sementara, Kepala Bidang Pembangunan Koperasi Dinas Koperasi UKM Sumbar Dina Febrianti menyampaikan pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip syariah yang berpedoman kepada Alqur’an dan Hadis telah mulai dilaksanakan di Sumatera Barat sejak tahun 2004 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

“Untuk mendukung peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah telah melakukan langkah-langkah percepatan,” kata Dina.

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat/anggota koperasi terhadap lembaga keuangan syariah melalui koperasi syariah, pemerintah percepatan pengembangan koperasi syariah yang dilakukan antara lain :

1. Melakukan konversi koperasi menjadi koperasi syariah.

2. Meningkatkan kompetensi SDM koperasi (pengurus, pengawas, pengelola dan anggota) dalam penerapan prinsip syariah pada koperasi dengan mengadakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dll)

3. Meningkatkan pengelolaan koperasi dengan mengadopsi teknologi dalam operasionalnya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada anggota.

4. Melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikasi dari DSN MUI.

Dilaporkan, jumlah koperasi yang sudah menerapkan prinsip syariah sampai kondisi Desember 2020 sebanyak 235 koperasi dan yang akan berkonversi tahun 2021 sebanyak 90 koperasi. Jumlah DPS yang sudah memiliki sertifikasi dari DSN MUI sebanyak 56 orang. (***)