Minggu, Oktober 2

Masyarakat Mentawai Ajukan Judicial Review ke MK, UU Provinsi Sumbar

IWOSUMBAR.COM, PADANG – Perwakilan masyarakat Mentawai pada Kamis 8 September 2022 resmi
mengajukan permohonan judicial review (JR) tentang Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikan oleh Koordinator pemohon, Dedi Juliasman Sakatsilak. Dalam pengajuan tersebut, dirinya bersama rekan Dikcky Christopher, Wahyu Setiadi dan Basilius dengan kuasa pemohon Marhel Saago.

Kepada media ini Dedi Juliasman menyampaikan,
Laporan pihaknya ke MK didasari oleh keresahan masyarakat Mentawai, terkait pengesahan UU No 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

“Dalam UU tersebut sebenarnya tidak ada persoalan jika tujuannya hanya untuk etnis Minang Kabau. Yang paling kita soroti itu Pasal 5 huruf c, yang menyatakan bahwa Karakteristik Sumatera Barat identik dengan Minangkabau, yaitu ABS-SBK. Sementara kita di Mentawai mempunyai adat dan budaya sendiri yang sangat berbeda jauh, ” ujarnya, Sabtu (9/9/2022) via telpon.

Selain itu, sesuai peraturan perundangan, bahwa uji formil terhadap suatu UU bisa dilakukan selama 45 hari sejak diundangkan.

” Kemaren adalah hari terakhir, jika tidak didaftarkan, maka tidak bisa melakukan uji formil. Selama ini kita tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan UU,” ujarnya.

Pada dasarnya Dedi dan Kawan kawan meminta putusan MK agar UU pasal 5 huruf c dicekualikan untuk Suku Mentawai, dan putusan itu bisa diterbitkan dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Berikut berkas tuntutan.

I. PETITUM
Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :
PENGUJIAN FORMIL
1. Mengabulkan permohonan Uji Formil Para Pemohon untuk sepenuhnya.
2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang dimohonkan pengujian ini tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

PENGUJIAN MATERIIL

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) Para Pemohon untuk seluruhnya.

2.Menyatakan Pasal 5 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat bertentangan dengan Pasal 18B Ayat(2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat(2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat-istiadat, nilai falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang berbeda karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota  yang termasuk dalam cakupan wilayah dan karakteristik provinsi Sumatera Barat”.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

“Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono),” (**)