Wednesday, August 4

Pemprov Sumbar Komit Beri Kesempatan Kerja Disabilitas

IWOSUMBAR.COM, PADANG – Rombongan kemenaker Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Anwar Sanusi. Rombongan disambut Gubernur Mahyeldi didampingi oleh Kepala Disnaker Sumbar Nasrizal.

Dalam pertemuan itu membicarakan tentang tenaga kerja dari penyandang disabilitas. Pertemuan Berlangsung di Istana Gubernuran Kota Padang, Selasa (16/6/2021).

Gubernur Sumbar menjabarkan bahwa saat ini, Sumbar memiliki Angkatan Kerja penyandang disabilitas sebanyak 197.134 orang dengan rincian laki laki 103.881 orang dan perempuan 93.253 orang.

Sementara, penduduk disabilitas Sumbar yang bekerja sebanyak 191.323 orang, dengan rincian laki laki
101.609 orang dan perempuan 89.508 orang, Sedangkan jumlah penganggur terbuka disabilitas sebanyak 5.811 orang.

“Tingginya tingkat pengangguran penyandang disabilitas di Sumbar, berbagai upaya terus kita lakukan agar para penyandang disabilitas mendapatkan hak dan kesempatan yang semakin membaik dan pemerintah harus lebih peduli terhadap para penyandang disabilitas sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016,” ungkap Mahyeldi.

Dikatakan, dunia kerja memang menuntut manusia untuk mampu menguasai dan melaksanakan bidang pekerjaan yang sedang digeluti. Terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat semua orang berusaha lebih keras menunjukkan potensi yang dimiliki.

“Mengingat sebagian masyarakat kita merupakan penduduk penyandang disabilitas dengan kedifabelan yang berbeda-beda setiap orangnya, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menyadari dengan potensi yang mereka miliki,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat pada umumnya juga harus memahami hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas tersebut.

“Untuk itu saya sudah menegaskan kesetaraan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat,” tegasnya.

Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas disebabkan oleh banyak factor.

Dijelaskan-nya Ketersediaan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas saat ini lebih banyak di sektor pelayanan, jasa dan ritel dibanding sektor industri, hambatan akan akses informasi yang belum sepenuhnya inklusif, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja penyandang disabilitas yang belum memenuhi kebutuhan, hingga hambatan akan ketersediaan akomodasi.

“Untuk itu, kami disini menghimbau semua pelaku usaha untuk semakin terbuka dan memberikan akses kesempatan kerja bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, mengingat mereka berhak berpartisipasi dan berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya,” katanya. .

Dia juga mengapresiasi Gubernur beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar atas komitmen untuk terus mengawal dan mengimplementasikan Peraturan Perundangan dan Peraturan Daerah.

Kemudian, Gubernur Sumbar bersama Sekjen Kemenaker melakukan penandatangan “Komitmen Bersama” dalam rangka melaksanakan Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Berikut Bunyi Komitmen Yang Ditandatangani Bersama :

  1. Segera membentuk dan menyelenggarakan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat sebagai upaya pemenuhan hak-hak Ketenagakerjaan para penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Melaksanakan pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020.
  3. Berupaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak Ketenagakerjaan penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Sumatera Barat tanpa diskriminasi sesuai dengan tingkat atau derajat disabilitasnya.
  4. Menyampaikan bidang laporan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020. (rel-adpim)