Rabu, Juli 24

Tantangan Bagi Komisi Informasi Membumikan Keterbukaan di Sumbar

(Ket Poto: Lima Komisioner Informasi Sumbar Upayakan Keterbukaan)

IWOSUMBAR.COM, PADANG- KOMISI INFORMASI Sumbar periode ke-3 telah berjalan selama satu semester penuh, dengan lima orang komisioner utama: Musfi Yendra, Tanti Endang Lestari, Mona Sisca, Riswandy, dan Idham Fadhli, berhasil menyelesaikan sejumlah kegiatan dan program.

Menurut Musfi Yendra, Ketua Komisi Informasi Sumbar, sejak dilantik pada 7 Februari oleh Gubernur Sumbar, mereka langsung berkomitmen menjalankan tugas pokok sebagai komisioner.

“Selain menangani sengketa informasi, kami juga berhasil menuntaskan agenda lain seperti persidangan sengketa informasi sebanyak 10 register dari tahun 2023 yang masih tersisa, membacakan amar putusan untuk 3 kasus, serta menangani 14 register baru untuk tahun 2024, di mana satu di antaranya sudah selesai,” ungkap Musfi pada Rabu (10/7).

Bidang utama Komisi Informasi Sumbar adalah menyelesaikan sengketa informasi di bawah kepemimpinan Komisioner Riswandy. Mereka berhasil menyelesaikan semua sengketa informasi tahun 2023 dan masih aktif menangani 13 sengketa informasi baru dari tahun 2024.

Di bidang kelembagaan, Komisi Informasi Sumbar di bawah kepemimpinan Mona Sisca telah mengawal standar layanan informasi publik dan melaksanakan monitoring serta evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024. Mereka juga terlibat dalam peluncuran e-monev keterbukaan informasi publik tahun 2024 oleh Gubernur Sumbar.

Komisioner Idham Fadhli memimpin bidang edukasi, sosialisasi, dan advokasi, yang telah melibatkan berbagai kegiatan seperti baralek gadang keterbukaan informasi di Payakumbuh, serta sosialisasi melalui media dan kegiatan publik lainnya.

Selain itu, Komisi Informasi Sumbar juga telah mengukuhkan 2000 duta keterbukaan informasi publik di kalangan siswa dan mahasiswa, serta terlibat aktif di forum nasional Komisi Informasi di Indonesia.

“Saat ini, Komisi Informasi Sumbar sedang menjalankan Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2024, yang merupakan agenda dari KI Pusat di Sumatera Barat,” tambah Musfi.

Komisi Informasi Sumbar juga menghadapi tantangan besar dalam membumikan keterbukaan informasi di Sumatera Barat, dengan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada publik. (**)

Tinggalkan Balasan