Kamis, April 25

Uang Rakyat Ngetem di Kas Pemprov Lebih Parah dari 2021

Iwosumbar.com, Padang – Untuk tahun 2022 ini, uang rakyat banyak ngetem di kasnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Lebih parah lagi dibanding 2021.

“2021 saya katakan Silpa APBD Sumbar terparah di 10 tahun sebelumnya, ternyata 2022 ini, lebih parah lagi, terungkap sampai 15 Desember 2022 ini Rp 1,3 triliun,” ungkap anggota DPRD Sumbar HM Nurnas kepada wartawan, Jumat (16/12-2022) di Padang.

Menurut HM Nurnas jika ada pembayaran pada pihak ketiga hingga akhir tahun ini, itu mungkin cuman bisa terealisasi 50 persen.

“Jika ada pembayaran pihak ketiga, prediksi saya paling 50 persen, itu berarti Silpa APBD Sumbar 2022 ini Rp 700 miliar lebih kurang. Dan jika ini menjadi fakta, maka dibanding 2021 yang Silpa Rp 483 Miliar sudah terburuk selama 10 tahun terakhir, maka 2022 ini parah lagi, ” ujarnya.

Banyaknya dana rakyat (baca apbd, red) tak terserap justru merugikan masyarakat Sumbar.

“Yang rugi itu masyarakat karena tidak bisa menikmatinya, dampaknya dari ngetemnya Rp 700 miliar itu lesunya perekonomian, karena uang rakyat legal ini, satu dari sekian sektor menggerakan roda perekonomian,” beber politisi senior Partai Demokrat tersebut.

HM. Nurnas tidak mau menyalahkan siapa-siapa atas super bengkaknya Silpa APBD 2022, anggota DPRD Sumbar tiga periode ini justru memberikan solusi untuk menekan Silpa (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) di APBD Sumbar.

“Kedepan Pemprov Sumbar, terutama top manajer yang mengelola anggaran mulai gubernur sebagai pejabat pemilik kuasa atas uang rakyat di APBD, tahun depan bekerjalah sesuai Perpres,” ujar Nurnas.

Menurut Nurnas di Perpres proses lelang itu boleh dimulai setelah APBD disepakati (ketok palu).

“Proses lelang saja begitu APBD ketok palu, tidak harus menunggu evaluasi APBD oleh Kemendagri,” ujarnya.

Lebih lanjut, HM Nurnas mengatakan, tidak boleh itu jika sudah proses lelang menetapkan pemenang harus menunggu Evaluasi dan APBD di Beri Nomor (jadi Perda).

“Supaya pada Mei, Juni, Juli, tender sudah ada jadi kontrak, dengan melaksanakan demikian tidak akan ada keterlambatan, dan relaisasi APBD bisa maksimal di setiap akhir tahun, tidak dua tahun terkahir ini, Silpa super bengkak,” ujarnya.

Sementara, Biro UKPBJ kata HM Nurnas harus melakukan itu dan semua OPD harus siap. Tidak seperti tahun 2022 ini, masak masih ada di September Lelang dan Kontrak dengan pihak ketiga.

“Tandatangan September, Oktober, kapan kerjanya lagi,” ujar Nurnas.

HM Nurnas mengungkap
data per 14 Desember 2022, dari Rp. 6.639.308 Triliyun, yang baru terealisasi Rp. 5.241.682 Triliyun.

“Itu berarti masih tersisa Rp. 1 397.626 Triliyun,” ungkapnya.

Dari 51 OPD yang serapan anggaran nya :
1. 90 s.d 95 % = 6 OPD
2. 80 s.d 90 % = 31 OPD
3. 54 s.d 80 % = 14 OPD
Diantara nya :
1. Dinas BMCK&TR Anggaran nya Rp. 252.687 M baru terealisasi 71 %.
2. Dinas SDA & BK Anggaran nya Rp. 148.717 M baru terealisasi 75 %.
3. Dinas Kesehatan Rp. 249.206 M terealisasi 76 %.
4. Dinas Perkimtan Rp. 161.911 M terealisasi 74 %
5. BPKAD Rp. 25 M lebih terealisasi 74 %.
6. Biro Kesra Rp. 34 M lebih terealisasi 74 %.
7. RS Nasir Rp. 112 M lebih terealisasi 62 %.
8. Dinas Perkebunan, Pertanian Rp. 148 M lebih terealisasi 66 %.
9. Dinas Kelautan Rp. 48 M lebih terealisasi 54 %.

(***)