Minggu, Juli 3

Warga Repatrian Suriname di Pasbar Kadukan Konflik Tanah Pada DPD-RI

IWOSUMBAR.COM, PADANG – Rapat dengar pendapat Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan instansi terkait digelar di Auditorium Istana Gubernuran, Padang, Kamis (23/6/2022).

Rapat ini digelar menindaklajuti pengaduan masyarakat repatrian Suriname di Jorong Tongar, Kabupaten Pasaman Barat. Yaitu tentang pengembalian hak tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun belum menentukan titik terang.

RDP BAP DPD RI dihadiri Gubernur Mahyeldi Ansharullah, Bupati Pasaman Barat, Polda Sumbar, Kapolres Pasbar, Kepala Kantor Pertanahan Pasaman Barat serta masyarakat Suriname Jorong Tongar, Pasaman Barat.

Rapat dengar pendapat dipimpin wakil ketua BAP DPD RI Dr. Asyera Respati bersama anggota DPD RI Alirman Sori dan Edwin Pratama berlangsung alot dan diwarnai tanya jawab.

“Kehadiran DPD di sini selain untuk mendengar permasalahan sengketa secara jelas juga mencarikan solusi dan memediasi para pihak,” ujar Asyera Respati.

Humayanto, salah seorang warga Suriname Jorong Tongar mengatakan, bahwa dirinya sebagai warga trans yang selama ini tinggal disana merasa belum dianggap.

“Kami pernah mengajukan surat permohonan pengajuan hak tanah pada Badan Pertanahan tahun 2018. Namun hingga saat ini belum juga mendapatkan kejelasan,” keluhnya.

Namun sangat disayangkan gelaran dengar pendapat tidak dihadiri pihak perusahaan yang diklaim masyarakat Jorong Tongar telah mengambil hak mereka.

Akhirnya dengar pendapatpun tidak menemukan titik solusi karena tidak hadirnya pihak dari perusahaan yang menjadi pokok permasalahan tanah tersebut.

“Bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan sengketa, jika pihak perusahaan tidak bisa dihadirkan,” sebut Alirman Sori.

Diketahui, sebelumnya persoalan tanah dimulai sejak tahun 1953. Pemerintah mendatangkan Transmigrasi Jawa ke Pasaman Barat.

Mereka adalah repatrian asal Suriname, Amerika Selatan. Orang-orang Jawa yang dibawa Belanda ke Suriname untuk dipekerjakan di perkebunan. Mereka pulang ke Tanah Air pada 1953, namun tidak kembali ke Jawa. Pemerintah menempatkan mereka dan memberikan lahan produktif untuk dipakai seluas 2.500 hektare di Pasaman Barat.

Meski sempat terjadi gejolak keamanan pada tahun 1957-1959, Namun para transmigran Jawa tersebut tetap bertahan di tempat.

Akhirnya DPD RI mengambil Kesimpulan Rapat, sebagai berikut : Bupati Pasbar meminta ahli waris dan masyarakat pengadu segera melengkapi dokumen dan sertifikat agar dapat dilakukan pendataan.

Lalu, Kepada Bupati, Kapolres dan Kantor Pertanahan untuk membantu penyelesaian permasalahan Masyarakat Repatrian dari Suriname tersebut.

BAP DPD RI mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan instansi terkait untuk benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat Repatrian dari Suriname.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam sambutanya menyampaikan, permasalahan hak tanah selalu menjadi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan selalu menjadi tantangan dalam penyelesaian.

“Kepemilikan tanah atau hak tanah di Sumbar yang memiliki tidak hanya secara individual tapi juga secara komunal, ” terang gubernur.

Gubernur berharap dalam pertemuan dengar pendapat ini bisa menemukan solusi dan keputusan penyelesaian, namun jika tidak, dianjurkan untuk dilanjutkan dengan pihak yang berwenang. (**)

 

Tinggalkan Balasan