IWOSUMBAR.COM, PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda untuk bergerak cepat menyiapkan langkah strategis menghadapi tiga persoalan besar yang tengah dihadapi daerah. Tiga isu tersebut yakni tambang ilegal, penangkapan ikan ilegal, serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
“Semua harus bergerak. Kita susun langkah -langkahnya secara jelas, lengkap dengan tahapan dan tindak lanjutnya,” ujar Mahyeldi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bertema Mengantisipasi Illegal Mining, Illegal Fishing, dan Kelangkaan BBM di Sumatera Barat yang digelar di Istana Gubernur, Jumat (24/10/2025).
Mahyeldi menegaskan, dua hal utama harus menjadi landasan dalam menghadapi ketiga persoalan tersebut, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum secara tegas.
“Kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum menjadi kunci dalam penanganan masalah ini,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, Gubernur juga menyoroti meningkatnya praktik illegal fishing yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di perairan Sumbar. Ia menyebutkan, pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya memberikan edukasi dan bantuan agar nelayan beralih menggunakan alat tangkap yang lebih aman bagi lingkungan.
“Kalau nelayan difasilitasi dengan alat tangkap yang sesuai dan hasil tangkapannya pun baik, mereka pasti memilih cara yang benar. Itulah yang sedang dan perlu terus kita dorong,” jelas Mahyeldi.
Sementara itu, mengenai kelangkaan BBM, Mahyeldi mengungkapkan bahwa konsumsi BBM di Sumbar termasuk yang tertinggi secara nasional. Meski pemerintah telah menambah kuota hingga 70 ribu kiloliter, hal tersebut belum tentu mencukupi bila pengawasan distribusinya lemah.
“Kita harus pastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. SPBU juga harus menegakkan aturan pembelian maksimal 125 liter per kendaraan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur,” katanya.
“Kalau aturan ini dijalankan konsisten, kelangkaan bisa kita cegah. Tapi kalau dibiarkan, pasokan bisa habis sebelum akhir tahun,” sebut gubernur.
Dari sisi kebijakan, Ketua DPRD Sumbar Muhidi menilai, penyusunan rencana strategis jangka panjang yang konkret sangat penting agar penyelesaian masalah tambang dan perikanan ilegal tidak berhenti sebatas pembahasan di forum.
Sementara itu, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Arief Gajah Mada menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Pemprov Sumbar dalam menertibkan aktivitas ilegal.
“TNI siap mendukung kebijakan Gubernur. Alam Sumatera Barat yang indah dan subur ini jangan sampai dirusak oleh aktivitas ilegal,” tegasnya.