JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang- undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pengesahan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun di parlemen tersebut bukan dilakukan karena adanya desakan dari pihak mana pun.
Puan menyampaikan, keputusan pengesahan diambil setelah seluruh proses penyusunan naskah regulasi diselesaikan dengan sebaik- baiknya.
“Pengesahan undang- undang tersebut merupakan bagian dari upaya DPR dalam menghadirkan landasan hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara”, ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ia berharap, kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta penanganan berbagai tindak pidana lainnya di Indonesia.
Pengesahan regulasi ini menjadi salah satu tahapan penting setelah pembahasannya berlangsung selama 18 tahun di parlemen. Publik kini menantikan implementasi undang- undang tersebut dalam mendukung penegakan hukum dan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana






