IWOSUMBAR.COM, PADANG- Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (10/9/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Satgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI Harun Hidayat, Ketua DPRD Padang Muharlion, Sekda Kota Padang Andree Algamar, Plt Inspektur Kota Padang, serta seluruh kepala OPD.
Disambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi pendampingan KPK dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menyebut, capaian skor MCSP Pemko Padang pada tahun 2024 mencapai 94,99 persen, tertinggi di Sumatera Barat.
“MCSP adalah instrumen vital yang mendorong perbaikan nyata. Angka ini menunjukkan keseriusan kita dalam menutup celah korupsi,” ujar Fadly.
Fadly menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Saya mengajak seluruh OPD untuk menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administrasi. Dengan begitu, masyarakat akan semakin percaya pada pelayanan dan program pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Satgas Korsup Wilayah I KPK RI, Harun Hidayat, menyoroti pentingnya mitigasi risiko korupsi, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ).
“Sekitar 70 persen potensi korupsi terjadi di area PBJ. Karena itu, kami hadir untuk memastikan 10 proyek strategis hibah dan pokir di Kota Padang sesuai indikator MCSP, tidak melenceng, dan mengikuti prosedur regulasi,” jelas Harun.
Selain itu, KPK juga melakukan evaluasi pelayanan publik di Disdukcapil dan DPMPTSP Kota Padang, dengan memperhatikan masukan masyarakat guna mendorong peningkatan kualitas layanan.
Dengan kolaborasi antara KPK, Pemko Padang, dan seluruh pemangku kepentingan, agenda pencegahan korupsi diharapkan semakin optimal sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.