PADANG — Upaya mendorong transisi energi berkeadilan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) terus bergulir. Kali ini, inisiatif datang dari kalangan anak muda melalui Enter Nusantara yang menggelar diseminasi riset bertajuk “Sinergi Transisi Energi Berkeadilan: Diseminasi Hasil Riset dan Instalasi PLTS Enter Nusantara di Mentawai” di Favehotel Padang, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan ini tidak sekadar memaparkan hasil penelitian, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas pelaksanaan program Sekolah Energi yang berlangsung pada Oktober hingga November 2025 di Kepulauan Mentawai. Program tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas generasi muda lokal dalam memahami serta mengelola teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Peneliti Enter Nusantara, Gianluigi Grimaldi Maliyar, bersama Teknisi Energi Terbarukan, Rizky Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi faktor kunci keberlanjutan program energi di wilayah kepulauan seperti Mentawai.
Hasil riset menunjukkan, energi surya dinilai lebih adaptif dibandingkan proyek biomassa yang sebelumnya pernah diterapkan namun tidak berjalan optimal.
“Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan masyarakat terlibat langsung, sehingga keberlanjutan program lebih terjamin,” ungkap mereka dalam pemaparan.
Diskusi ini turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi non-pemerintah, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal. Salah satu contoh nyata datang dari Ignasius, perwakilan anak muda Mentawai sekaligus alumni Sekolah Energi, yang kini berkontribusi dalam pengelolaan infrastruktur energi di daerahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, mengakui masih adanya tantangan dalam transfer pengetahuan kepada masyarakat. Ia membuka peluang bagi generasi muda untuk menawarkan model pengelolaan energi yang lebih efektif.
Pihaknya juga mendorong skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PLN sebagai langkah strategis guna menjamin kepastian layanan dan standar tarif listrik bagi masyarakat.
Sementara, perwakilan Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Rifai Lubis, mengatakwn bahwa pembangunan energi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Partisipasi sejati berarti melibatkan langsung masyarakat terdampak, bukan sekadar perwakilan administratif,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Enter Nusantara juga memaparkan rencana tindak lanjut, termasuk peremajaan fasilitas PLTS di Desa Matotonan yang telah berusia lebih dari 10 tahun. Selain itu, mereka berupaya memperluas akses energi bersih ke dusun-dusun terpencil melalui model pengelolaan berbasis masyarakat.
Langkah ini menjadi penting di tengah ketergantungan masyarakat terhadap energi diesel yang rentan terhadap fluktuasi harga dan distribusi. Pendekatan berbasis komunitas dinilai mampu menjadi solusi yang tidak hanya berkelanjutan secara teknis, tetapi juga selaras dengan kehidupan sosial masyarakat lokal.
Lebih jauh, Enter Nusantara mendorong pemerintah untuk memastikan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat melalui proses yang adil dan transparan. Hal ini perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas masyarakat agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang mandiri dalam mengelola energi.
Melalui diseminasi ini, hasil riset diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen akademik, melainkan menjadi dasar kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan transisi energi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. (EN)
