PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kesiapsiagaan aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi bencana menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, Sumbar membutuhkan ASN yang mampu menjaga pelayanan pemerintahan sekaligus sigap saat terjadi keadaan darurat.
Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) bagi ASN Pemprov Sumbar dan Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) Wilayah I Bukittinggi di BPSDM Sumbar, Padang, Senin (13/7/2026).
Dikatakan ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, cuaca ekstrem, hingga erupsi gunung api menuntut peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada peralatan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mampu bekerja cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Ia menilai pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk membekali ASN dengan kemampuan manajemen risiko, sistem komando darurat, koordinasi lintas sektor, serta pengambilan keputusan saat krisis. Mahyeldi juga berharap para peserta menjadi penggerak budaya sadar bencana di lingkungan kerja masing- masing.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh unsur pemerintah bersama dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPSDM Sumbar, Medi Iswandi, mengatakan pelatihan tersebut merupakan investasi pemerintah daerah untuk membentuk ASN yang profesional, adaptif, dan tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana.
Pelatihan diikuti 40 peserta, terdiri dari 30 ASN Pemprov Sumbar dan 10 peserta dari BBPKA-PDN Wilayah I Bukittinggi. Kegiatan berlangsung selama 10 hari dengan metode blended learning yang dipadukan dengan simulasi Tabletop Exercise (TTX), Practical Exercise (PPX), dan Command Post Exercise (CPX) guna meningkatkan kemampuan koordinasi dan penanganan keadaan darurat.
