SOLOK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang (galodo) di Kabupaten Solok, Kamis (24/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan cepat, mulai dari pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar hingga persiapan pemulihan.
Pratikno bersama Gubernur Mahyeldi, Kepala BNPB Suharyanto dan Bupati Solok beserta seluruh pihak terkait juga menggelar rapat koordinasi terkait percepatan penanganan bencana di Posko Utama. Menteri PMK, Pratikno menekankan agar penanganan masyarakat terdampak berjalan bersamaan dengan langkah mitigasi terhadap bencana susulan.
Menurut Pratikno, pada masa tanggap darurat pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama. Di sisi lain, pembersihan dan penyusuran sungai juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.
“Dalam masa tanggap darurat, pencarian korban yang masih hilang dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas. Pada saat yang sama, kita juga harus mengantisipasi potensi bencana susulan,” ujar Pratikno
Penanganan bencana tidak berhenti pada masa tanggap darurat saja. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian yang menyeluruh agar risiko bencana bisa diminimalisir.
Gubernur Mahyeldi, mengatakan Pemprov mendorong normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu prioritas dalam penanganan kebencanaan di Kabupaten Solok ini.
“Karena memang, berdasarkan prakiraan BMKG curah hujan masih berpotensi tinggi, oleh sebab itu kita mengusulkan agar normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas selain pencarian korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lain di Sumbar untuk melakukan susur sungai secara berkala sebagai salah satu langkah mitigasi bencana jangka pendek.
“Seluruh sungai yang ada di Sumbar kita harapkan disusuri oleh masing- masing pemerintah kabupaten/kota, untuk dicek apakah ada hambatan atau ada potensi longsoran. Itu penting agar bencana serupa tidak kembali terjadi di Sumbar,” ujarnya.
Disampaikan juga tentang kajian, menurutnya dapat melibatkan Universitas Andalas melalui Pusat Studi Kebencanaan dengan dukungan BNPB dan pemerintah pusat.
Kepala BNPB, Suharyanto menegaskan penanganan korban, masyarakat terdampak dan kebutuhan dasar harus dilakukan secara bersamaan. Pencarian terhadap korban yang masih hilang diminta terus dilanjutkan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia.
Suharyanto juga meminta masyarakat yang masih berada di pengungsian tidak terlalu lama tinggal di tenda. Pemerintah daerah diminta segera mendata kondisi masing- masing keluarga untuk menentukan bentuk bantuan yang sesuai, termasuk tempat tinggal sementara.
Untuk tahap pemulihan, BNPB mendorong percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan perbaikan rumah, fasilitas umum dan infrastruktur, termasuk kemungkinan pembangunan pengendali bencana maupun relokasi jika diperlukan.
Sementara Bupati Solok juga melaporkan sebanyak 44 rumah warga terdampak, dengan 11 unit mengalami kerusakan berat dan 32 unit rusak ringan. Bencana turut berdampak terhadap lahan pertanian, infrastruktur dan sejumlah gedung perkantoran sehingga pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ikut terganggu.
Untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Kabupaten Solok memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp819 miliar. Anggaran tersebut antara lain untuk pembangunan sabo dam sekitar Rp250 miliar, normalisasi sungai sekitar Rp300 miliar, serta perbaikan rumah warga, lahan pertanian, gedung perkantoran dan sarana prasarana umum.
Dalam masa tanggap darurat ini, Jon Firman Pandu menyebut Pemkab Solok membutuhkan dukungan sejumlah peralatan untuk mempercepat penanganan, antara lain mini ekskavator untuk menjangkau lokasi yang sulit dimasuki alat berat, breaker untuk memecah material batu berukuran besar, serta sekitar 10 unit tenda berukuran besar sebagai lokasi pelayanan sementara agar pelayanan publik di daerah tersebut tetap berjalan. (bud)
