JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara terkait isu pengunduran dirinya yang sebelumnya diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Gibran menyatakan menghormati seluruh aspirasi masyarakat dan tidak ingin dinamika yang berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah saran dan masukan saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan turut membahas dinamika hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.
Gibran menjelaskan, salah satu saran Presiden Prabowo adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia diminta menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga jenjang sarjana (S1), untuk membuktikan keabsahannya.
“Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran.
Selain menempuh proses hukum di PTUN, Gibran menyebut Presiden juga menyarankan agar dirinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo dalam pertemuan tersebut. Menurut Prasetyo, niat itu disampaikan di tengah dinamika yang berkembang menyusul putusan MK dan MA terkait persoalan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Prasetyo menegaskan, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN. Dengan pernyataan terbaru Gibran, perhatian publik kini tertuju pada langkah hukum yang akan ditempuhnya untuk menyelesaikan polemik tersebut.
