PADANG – Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan mulai menjajaki kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memodernisasi pengelolaan parkir di Pasar Raya Fase VII melalui penerapan sistem digital.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemko Padang mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi, melainkan kebutuhan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pengembangan ekosistem digital di Kota Padang harus mampu memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik” ujarnya. Dengan demikian, potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalkan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan serta akuntabel.
Fadly Amran juga menekankan bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan parkir harus memberikan manfaat nyata, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.
Untuk itu, ia meminta Dinas Perdagangan Kota Padang mengkaji rencana kerja sama dengan BSI secara komprehensif sebelum diterapkan. Kajian tersebut perlu mencakup aspek teknis, mekanisme transaksi, hingga kesiapan sistem pendukung digitalisasi parkir.
Selain itu, perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan pedagang, pengunjung Pasar Raya, serta masyarakat secara umum agar penerapan sistem parkir digital di Pasar Raya Fase VII dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap tata kelola pendapatan daerah.












