PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III, Iswanto, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (26/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut sejumlah program perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk masyarakat Kota Padang.
Program yang dibahas meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta penanganan kawasan permukiman kumuh.
Kepala BP3KP Sumatera III, Iswanto, menyebutkan bahwa program perumahan di Kota Padang mencakup 1.400 unit BSPS yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, terdapat sekitar 164 unit hunian tetap bagi warga yang terdampak bencana.
Sementara itu, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1–4 berdasarkan data sosial ekonomi. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak dan aman.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan Pemerintah Kota Padang siap memperkuat koordinasi dengan BP3KP Sumatera III guna mendukung pencapaian target pembangunan perumahan. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar program dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran”, ujarnya dalam keterangan.
Fadly juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan pertanahan dan administrasi aset sejak tahap awal. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaan program sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
Melalui koordinasi ini, Pemko Padang berharap program BSPS, pembangunan hunian tetap, perbaikan RTLH, dan penanganan kawasan kumuh dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
