PADANG -Gubernur Mahyeldi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026).
Dokumen tersebut menjadi pedoman penyusunan APBD 2027 dengan fokus pada percepatan transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
Dalam penyampaiannya, Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sumbar tercatat sebesar 3,37 persen, turun dibandingkan 4,36 persen pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, perlambatan tersebut dipengaruhi tekanan ekonomi global dan nasional serta dampak bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang mengganggu sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Meski demikian, Mahyeldi menyebut sejumlah indikator sosial menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen, atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27, di atas rata-rata nasional.
“Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dinilai tepat sasaran”, sebutnya.
Mahyeldi menjelaskan tema pembangunan Sumbar tahun 2027 adalah “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Tema ini akan diwujudkan melalui penguatan ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan layanan dasar, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Seluruh kebijakan anggaran, lanjutnya, disusun dengan prinsip money follows program, sehingga belanja daerah diprioritaskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk mendukung mitigasi dan pemulihan pascabencana.
Pemprov Sumbar juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, dan optimalisasi aset daerah. Sementara belanja daerah akan difokuskan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, serta percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Selain itu, pemerintah akan mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,77 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5,71 triliun. Setelah memperhitungkan pembiayaan daerah, APBD Sumbar 2027 diperkirakan mengalami defisit sekitar Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Sumbar dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
