PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengoptimalkan pengelolaan aset daerah serta menyiapkan sumber pembiayaan alternatif yang tidak membebani masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Mahyeldi, saat menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Padang, Senin (22/6/2026).
Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, kritik, dan dukungan yang diberikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov Sumbar berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Gubernur menegaskan bahwa berbagai pertanyaan dan pendalaman yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan kebijakan daerah. Menurutnya, masukan tersebut sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan BPK.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam pandangan fraksi adalah pengelolaan aset daerah. Mahyeldi mengakui bahwa selama ini pengelolaan aset belum seoptimal pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, Pemprov Sumbar akan memperkuat pendataan, penataan, serta pemanfaatan aset agar lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Selain optimalisasi aset, Pemprov Sumbar juga tengah menyiapkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) melalui instrumen Sukuk dan obligasi daerah. Mahyeldi menyebut Sumbar menjadi salah satu daerah yang paling siap dalam pengembangan Sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kesiapan tersebut bahkan mendapat perhatian dari Islamic Development Bank (IsDB), yang mengundang Pemprov Sumbar untuk mempelajari praktik pembiayaan kreatif di Jepang.
Mahyeldi menambahkan, potensi remitansi perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun juga dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah jika dikelola secara sinergis.
