BeritaHukumPolitik

Persoalan Daerah Harus Diselesaikan dari Akar Masalah, Bukan Sekadar Penertiban

×

Persoalan Daerah Harus Diselesaikan dari Akar Masalah, Bukan Sekadar Penertiban

Sebarkan artikel ini
(Ket Photo: Persoalan Daerah Harus Diselesaikan dari Akar Masalah, Bukan Sekadar Penertiban)

PADANG – Gubernur Mahyeldi menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan sesaat atau penertiban di lapangan, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menyasar akar penyebab masalah agar solusi yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika berdialog bersama sejumlah aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). Kegiatan diskusi terbuka tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pertambangan emas tanpa izin (PETI), distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pendidikan, hingga ketahanan sosial masyarakat.

Dalam diskusi itu, Mahyeldi menyatakan pentingnya mengubah cara pandang dalam menyelesaikan persoalan publik. Banyak permasalahan yang selama ini hanya ditangani pada bagian akhirnya, tanpa menyentuh faktor utama yang menyebabkan persoalan tersebut terus berulang.

Baca Juga  Polres Payakumbuh Bekuk Dua Pengedar Ganja, 3,8 Kilo

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya,” ujarnya.

Terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal, Mahyeldi menilai pengawasan distribusi BBM menjadi salah satu titik penting yang harus diperkuat. Menurutnya, aktivitas tambang yang menggunakan alat berat sangat bergantung pada pasokan bahan bakar, sehingga pengendalian distribusi dapat menjadi langkah efektif untuk menekan praktik ilegal tersebut.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat mampu membedakan antara aktivitas pendulangan tradisional dengan pertambangan yang menggunakan alat berat.

Perbedaan karakteristik tersebut, kata dia, perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan agar aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan tetap berjalan seimbang.

“Kalau suplai bisa dikendalikan dengan baik, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita selesaikan bukan hanya gejalanya, tetapi sumber persoalannya,” katanya.

Baca Juga  Pemprov Sumbar Terapkan WFH-WFO, ASN Wajib Produktif Berbasis Kinerja

Dikatakan Pemprov saat ini tengah menyiapkan penguatan regulasi beberapa regulasi termasuk soal pendidikan. Begitu juga dengan peran nagari.

“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat sehingga persoalan sosial bisa diselesaikan lebih dekat dengan komunitas dan lebih cepat ditangani,” ujarnya.

Menutup diskusi, Mahyeldi mengatakan, pembangunan Sumatera Barat harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga persatuan, memperkuat harmoni sosial, dan memperluas kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Yang ingin kita bangun adalah Sumatera Barat yang maju, tetapi tetap menjaga persatuan, saling menghormati, dan membuka ruang kolaborasi untuk semua,” katanya.