PADANG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya mengatakan besarnya potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar).
Potensi tersebut perlu diarahkan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga investasi produktif dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.
Disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026). Ia mengapresiasi inisiatif Gubernur Mahyeldi yang mempertemukan seluruh kepala daerah untuk merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi dan karakteristik masing- masing wilayah.
Menurut Bima, Sumbar memiliki modal ekonomi yang besar untuk berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, potensi tersebut perlu dikelola melalui strategi yang tepat, termasuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu menggerakkan berbagai sektor dan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujarnya.
Sementara, Gubernur Mahyeldi mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengoptimalkan sektor unggulan daerah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Mahyeldi menjelaskan, ekonomi Sumbar pada 2025 tumbuh 3,37 persen. Namun, bencana hidrometeorologi menimbulkan kerusakan dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp33,527 triliun, dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp21,45 triliun. Dampaknya cukup signifikan karena enam daerah terdampak, secara persentase menyumbang sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.
Meski menghadapi tekanan tersebut, perekonomian Sumbar mulai menunjukkan pemulihan. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,02 persen dan pada triwulan II sebesar 4,54 persen, dengan pertumbuhan kumulatif semester I mencapai 4,77 persen.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” katanya.
Mahyeldi meminta setiap kabupaten dan kota untuk segera menyusun langkah konkret sesuai potensi dan persoalan daerah masing-masing, mulai dari penetapan lokasi program, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, hingga dukungan lintas pemerintahan.
Diharapkan rakor tersebut menghasilkan tindakan nyata untuk memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan hilirisasi, dan mempererat keterhubungan ekonomi antardaerah di Sumbar.
(bud)
