JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Surat pengunduran diri diserahkan langsung oleh Gibran kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit. Penyerahan itu menjadi tindak lanjut setelah sebelumnya Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran sekaligus mengonfirmasi maksud pertemuan tersebut. Menurut Muzani, Gibran secara langsung menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Ahmad Muzani kepada wartawan di Gedung MPR.
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dengan mengenakan setelan jas dan dasi merah. Setelah menemui pimpinan MPR dan menyerahkan surat pengunduran dirinya, Gibran meninggalkan gedung sekitar pukul 11.35 WIB tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Muzani mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses sesuai mekanisme konstitusi. Menindaklanjuti hal itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan, kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas langkah selanjutnya.
Muzani juga menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi, proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri tersebut. MPR akan mempersiapkan tahapan ketatanegaraan untuk menentukan pengganti Gibran.
Sebelumnya, pengunduran diri Gibran menjadi perhatian publik di tengah dinamika politik nasional, termasuk polemik mengenai dokumen pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden serta munculnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI.
Dengan diserahkannya surat resmi kepada MPR, proses selanjutnya kini memasuki tahapan kelembagaan dan konstitusional.
